Wali Kota Amsakar Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, Targetkan Pendapatan Rp4,16 Triliun

BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (2/6/2025). Ia hadir bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Rancangan perubahan ini disusun untuk menyesuaikan asumsi ekonomi makro dan prioritas pembangunan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan sumber pembiayaan, serta perkembangan terbaru dalam kondisi ekonomi daerah,” jelas Amsakar di hadapan anggota dewan.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Dalam dokumen tersebut, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 6,8 hingga 7,5 persen—sedikit direvisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,8 hingga 7,6 persen. Proyeksi ini ditopang oleh sektor investasi, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata, serta peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, mengikuti target nasional. Konsumsi riil per kapita masyarakat diproyeksikan meningkat dari Rp19,6 juta pada 2024 menjadi Rp19,8 juta hingga Rp20 juta pada 2025.

Pendapatan Daerah Naik, Fokus pada PAD dan Pajak

Total pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp4,16 triliun, meningkat 5,15 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,96 triliun. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan.

PAD ditargetkan sebesar Rp2,25 triliun atau naik 5,85 persen. Sementara pendapatan transfer meningkat 3,76 persen menjadi Rp1,9 triliun. Pemko Batam berencana meningkatkan efektivitas pendapatan melalui intensifikasi pajak, kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, serta pemanfaatan teknologi pembayaran non-tunai.

Belanja Daerah Fokus pada Lima Prioritas

Belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar 5,49 persen, dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,30 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk lima prioritas pembangunan, yakni:

1. Peningkatan daya saing daerah
2. Pemerataan kesejahteraan
3. Reformasi birokrasi dan layanan publik
4. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan
5. Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif

Belanja modal meningkat signifikan sebesar 21,24 persen menjadi Rp877 miliar, digunakan untuk penanganan banjir, pengelolaan sampah, peningkatan jalan, dan penataan taman kota.

Sementara belanja operasional naik 4,37 persen menjadi Rp3,41 triliun, mencakup gaji ASN, operasional perangkat daerah, hingga bantuan sosial. Namun, belanja tak terduga mengalami penurunan tajam hingga 85,52 persen menjadi Rp12,3 miliar, karena sebagian dialihkan untuk mendukung program prioritas.

Dukungan untuk Masyarakat Rentan dan Pendidikan

Rancangan anggaran ini juga mencakup subsidi bagi pelaku usaha mikro, bantuan sosial untuk lansia, program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta bantuan beasiswa dan seragam sekolah gratis.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 16,99 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar. Kenaikan ini bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, serta sisa anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana BOS.

“Kami berharap rancangan perubahan ini dapat segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, agar langkah pembangunan ke depan berjalan selaras dan tepat sasaran,” pungkas Amsakar.