Sorotan Aspirasi Banjir, Sampah, dan UHC Kembali Disampaikan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Taman Pemalang

Pemalang, Vokalpublika.com – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan. Dalam kegiatan yang digelar Selasa (10/2/2026) tersebut, isu banjir, pengelolaan sampah, serta layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) mencuat sebagai aspirasi utama warga.

Kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan Taman diikuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Taman, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan DPRD Kabupaten Pemalang.

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Taman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Noor Rosyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menghimpun langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.

“Forum Musrenbang menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Tadi banyak masukan yang disampaikan, terutama terkait banjir, persoalan sampah, dan UHC. Semua dicatat untuk dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya,” kata H. Noor Rosyadi saat ditemui usai kegiatan.

Dalam penyampaian aspirasi, persoalan banjir masih menjadi perhatian masyarakat Kecamatan Taman, khususnya pada musim hujan. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami genangan air yang berdampak pada aktivitas warga.

Selain banjir, pengelolaan sampah di tingkat desa juga menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan. Permasalahan sampah disebut masih terjadi di berbagai desa dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan.

“Persoalan sampah hampir terjadi di setiap desa. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian agar penanganannya bisa lebih terarah dan berkesinambungan,” ungkap H. Noor Rosyadi.

Aspirasi lain yang muncul dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Taman berkaitan dengan kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Anggaran UHC Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp75 miliar dan meningkat menjadi Rp95 miliar pada tahun 2025.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah memprogramkan alokasi UHC sebesar Rp50 miliar. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai aspirasi yang menimbulkan kekhawatiran di tingkat desa karena berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat.

“Beberapa kepala desa menyampaikan kekhawatiran apabila alokasi UHC menurun, karena berpotensi berdampak pada pelayanan kesehatan warga,” ujarnya.

Disebutkan pula bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 juta dan berencana membawa aspirasi terkait UHC dalam pembahasan anggaran perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aspirasi masyarakat juga menyentuh kondisi genangan air di kawasan City Walk Pemalang. Keluhan tersebut disampaikan dalam forum Musrenbang dan telah dicatat sebagai bahan evaluasi.

“Masukan terkait genangan di kawasan City Walk sudah dicatat. Selanjutnya akan menunggu langkah dari pihak eksekutif sesuai kewenangan,” kata H. Noor Rosyadi.

City Walk Pemalang, disebut sebagai salah satu ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat. Harapan masyarakat agar kawasan tersebut tetap tertata, berfungsi optimal, dan nyaman terus disampaikan dalam forum perencanaan.

Apabila terdapat persoalan teknis, termasuk kapasitas drainase, aspirasi tersebut akan disalurkan melalui koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan DPRD Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. (Slamet Febriansyah)