Sejumlah Proyek DPUPR Kabupaten Pemalang Diduga Jadi Bancakan, Terindikasi KKN

Pemalang, jawa tengah, Vokalpublika.com- Alih-alih menuai apresiasi dari masyarakat, sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 justru memicu polemik dan kritik luas. Sejumlah proyek penunjukan langsung (PL) yang dikerjakan pihak ketiga disorot lantaran diduga dikerjakan asal-asalan serta tak sesuai spesifikasi teknis.

Salah satu pekerjaan yang sempat viral adalah proyek pemeliharaan rutin jalan beraspal di Kecamatan Ulujami. Kurang dari sepekan setelah pengerjaan, aspal sudah mulai mengelupas, sehingga menimbulkan kecurigaan publik terkait kualitas material dan pengawasan teknis.

Contoh lain terjadi di ruas Jalan Cempedak, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang. Jalan kabupaten tersebut diduga digarap tidak sesuai prosedur teknis. Pondasi jalan tampak tidak rata, dan ditemukan indikasi penggunaan batu bekas dalam konstruksinya.

Dugaan Pengondisian & Jual Beli Proyek

Berhembus pula isu bahwa proyek-proyek PL yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang diduga telah “dikondisikan” untuk kepentingan pihak tertentu. Praktik jual beli proyek pun dikabarkan terjadi secara sistematis, sehingga kualitas pengerjaan menjadi buruk dan tidak sesuai harapan.

Program andalan Pemkab Pemalang bertajuk “Jalan Halus Merata” seharusnya menjadi simbol percepatan pemerataan infrastruktur. Namun di lapangan, justru muncul dugaan bahwa proyek tersebut menjadi ladang bancakan bagi oknum tertentu, demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok.

Aktivis Desak APH Usut Tuntas

Merespons isu yang berkembang, Ketua Umum Jaringan Transparansi Masyarakat (Jatramas), M. Taufik, menyuarakan keprihatinan sekaligus mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera turun tangan.

“Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat berharap pembangunan di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini lebih baik. Tapi yang terjadi malah semrawut, bahkan diduga menjadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Taufik dengan nada tegas kepada awak media, Jumat malam, 25 Juli 2025.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan uang rakyat yang berasal dari pajak daerah.

“Kalau isu pengondisian dan praktik jual beli proyek benar, maka kuat dugaan adanya unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kami dari Jatramas tidak akan tinggal diam,” lanjutnya.

Janji Kawal dan Laporkan Jika Ada Unsur Pidana

Taufik juga menyatakan bahwa Jatramas bersama masyarakat akan terus mengawal seluruh proyek pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur.

“Kami akan terus awasi. Dan bila hasil investigasi kami menemukan unsur pidana, kami tak segan melaporkannya kepada APH,” tegasnya.

DPUPR: Harus Sesuai Spesifikasi, Masyarakat Diminta Aktif Awasi

Kepala DPUPR Pemalang, Joko Tri Asmoro, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, mengatakan bahwa setiap pekerjaan proyek wajib dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.

“Pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan. Terima kasih atas informasinya,” balas Joko, Sabtu, 26 Juli 2025.

Namun, saat disinggung lebih lanjut mengenai isu pengondisian proyek dan dugaan praktik jual beli paket, Joko belum memberikan tanggapan lebih lanjut hingga berita ini diturunkan.

---