Ruas Jalan Desa Majakerta – Pemalang Rusak Parah, Banyak Lubang Naik Turun Mengancam Keselamatan Warga, AWPB : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jalan

Pemalang, Vokalpublika.com – Ruas jalan Pemkab di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, hingga kini masih mengalami kerusakan serius. Di beberapa titik, jalan terlihat naik turun dan banyak lubang, sehingga menyulitkan mobilitas warga dan anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Pantauan lapangan Selasa (6/1/2026), menunjukkan kerusakan ini telah berlangsung lebih dari satu dekade, namun hingga kini perbaikan menyeluruh belum terlihat. Jalan ini tetap menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Seorang warga Desa Majakerta yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan Pemkab yang telah lama rusak.

“Jalan ini rusak parah, naik turun, dan banyak lubang. Sering terjadi kecelakaan. Kami berharap segera ada perbaikan agar aman bagi semua yang melintas,” ujarnya.

Belum lama ini, seorang anak sekolah terjatuh saat melintasi jalan karena lubang yang dalam dan permukaan jalan yang naik turun. Korban mengalami kesulitan melewati jalur tersebut.

“Di situ ada lubang yang dalam dan naik turun, membuat jalannya berisiko bagi siapa pun yang melintas,” tambah warga tersebut.

Warga berharap pihak terkait segera memberikan perhatian dan melakukan perbaikan menyeluruh, mengingat fungsi jalan Pemkab Desa Majakerta sangat penting bagi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.

Menanggapi keluhan warga terkait infrastruktur di Desa Majakerta – Watukumpul, Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) merasa prihatin, pasalnya selama ini akses jalan di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisinya memang kurang layak dan membahayakan pengguna jalan.

“Turut prihatin atas apa yang dialami warga Desa Majakerta. Selain medan jalan yang naik turun, kondisi badan jalan di sana memang sudah sejak lama rusak dan kurang perhatian,” ucap Alwi Assagaf Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu.

Lanjut, Mas All Ketua AWPB (biasa disapa), bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan infrastruktur, pendidikan, dan jaminan kesehatan dari pemerintah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Diantara hak-hak tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya ialah. Hak atas Infrastruktur. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar yang memadai untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tersirat dalam prinsip-prinsip negara kesejahteraan dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang sektoral, seperti:
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945: Menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih termasuk dalam lingkup ini.

“Kemudian tentang jalan, itupun menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai rencana perbaikan ruas jalan Pemkab di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul. (Slamet Febriansyah)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)