- BeritaDukung Program Presiden, PT. Saudagar Komoditi Nuswantoro Buka Peluang Pengembangan Sektor Perdagangan di Jateng
- BeritaWabah Demam Berdarah Dengue Masuk Pemalang, Satu Anggota Dewan Terserang! Dinas Kesehatan Belum Beri Keterangan
- AdvertorialIsi Ceramah Subuh, Wali Kota Dokter Amin Sampaikan Manfaat Salat Subuh Bagi Kesehatan dan Efek Positif Lainnya
- AdvertorialRibuan Peserta Meriahkan Gowes Bersama Peringati Hari Jadi ke-666 Kota Probolinggo
- BeritaDari Iklan ke Konten Viral Objektifikasi Perempuan di Media Digital
- BeritaKyai Timbul Purnomo Pengasuh Pon-Pes Printis Komariyah : Upaya Pemkab Tanggulangi Prostitusi dan Peredaran Mihol Bak Seperti ‘Jauh Panggang Dari Api’
Rangkap Jabatan Angga Raka, Etika Komunikasi Publik Dipertaruhkan
Redaksi 21 Sep 2025 41 Jakarta, vokalpublika.com – Pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) pada Rabu (17/9/2025) memantik sorotan tajam. Bukannya melepas jabatan lain, Angga justru kini merangkap tiga posisi sekaligus: Kepala BKP, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Komisaris Utama PT Telkom.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar tentang etika, konflik kepentingan, dan kredibilitas komunikasi pemerintah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah akan mengevaluasi rangkap jabatan itu, terutama terkait posisinya di BUMN. “Kami evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya,” ujarnya, dikutip dari Tirto.id.
Namun Angga memastikan tidak akan melepas kursi Wamen Komdigi. Ia beralasan BKP hanya lembaga non-struktural, sehingga tidak menyalahi aturan. “Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamen Komdigi, merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah,” katanya dikutip Antara News.
Kritik keras datang dari pakar komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Menurutnya, rangkap jabatan bukan sekadar soal legalitas, melainkan soal moralitas. “Ada problem memang dengan rangkap jabatan ini dan kritik masyarakat sudah tajam terhadap wamen-wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN,” tegasnya kepada HumasIndonesia.
Ia menilai rangkap jabatan kerap dipersepsikan sebagai “hadiah politik” dan berpotensi meruntuhkan kredibilitas pejabat publik. “Secara etika, rangkap jabatan akan selalu menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya. Di tengah sulitnya ekonomi dan lapangan kerja, praktik rangkap jabatan dinilai kian mencederai rasa keadilan.
Kasus Angga Raka kini menjadi ujian serius bagi pemerintah. Apakah komunikasi publik akan dibangun dengan prinsip etika dan partisipasi, atau dibiarkan terjebak dalam praktik rangkap jabatan yang sarat konflik kepentingan.
Pemalang – Salah satu wujud nyata mendukung program Presiden RI, PT. Saudagar Komoditi Nuswantoro, berkomitmen membuka peluang bagi pengembangan di sektor perdagangan, khususnya di wilayah Pantura, Jawa Tengah. PT. Saudagar Komoditi Nuswantoro adalah sebuah Perseroan Terbatas Indonesia dengan fokus hasil pertanian, kini resmi beroperasi dari kantor barunya yang beralamat di Perum Javaland Blok A8, Kecamatan …
Pemalang, Jawa Tengah – Wabah demam berdarah dengue (DBD) saat ini telah menyerang wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hingga saat ini, informasi yang berhasil didapat awak media, dilaporkan, satu orang anggota DPRD telah terjangkit penyakit tersebut, wakil rakyat dari fraksi PKB saat ini harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Ashari Pemalang. Namun informasi terkini …
Oleh: Ermelinda Noh Wea Dulu, tubuh perempuan hadir dalam iklan sabun, parfum, hingga mobil. Tidak untuk didengarkan, tetapi untuk dipandang. Ia menjadi pemikat mata, penggoda perhatian, dan akhirnya dijadikan alat jual beli. Kini, wajah-wajah baru dari praktik itu hadir di TikTok, Instagram Reels, YouTube dan segala bentuk konten digital lebih cepat, lebih masif, dan lebih …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pengasuh Pondok Pesantren Printis Komariyah, Pemalang, Kyai Timbul Purnomo menyoroti maraknya praktik prostitusi, serta banyaknya kafe karaoke yang menyuguhkan minuman beralkohol tanpa ijin edar yang legal. Kyai Timbul Purnomo menyebut, prostitusi, miras sangat berpotensi merusak moral generasi muda. Pengasuh Pondok Pesantren yang sangat dikenal sederhana serta berjiwa sosial tinggi tersebut juga mendesak …
Karimun, vokalpublika.com – Anggota DPRD Kabupaten Karimun Fraksi Hanura, Dedi Jarliyostika, ST, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Kepulauan Riau segera turun meninjau kerusakan lingkungan di Pulau Citlim. Desakan ini muncul setelah masyarakat mengeluhkan aktivitas PT Jenni Prima Sukses, perusahaan yang diketahui mengantongi izin lingkungan dari KLHK Kepri. “Kadis KLHK Kepri yang telah …
Jepara, vokalpublika.com – Sebuah warung es teh yang terletak di RT 04 RW 01, Dukuh Sengon, Desa Batealit, Kecamatan Batealit, belakangan menjadi perbincangan hangat warga. Warung yang berada tepat di tepi jalan raya Batealit–Somosari–Mindahan Kidul itu diduga bukan hanya menjual es teh dan minuman biasa, melainkan juga menyediakan minuman keras yang memicu keresahan. Informasi yang …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
