PMI Asal Pasaman Diduga Disiksa di Malaysia, BP3MI Sumbar Gerak Cepat Dampingi Keluarga

Padang, Vokalpublika.com – Kasus dugaan kekerasan berat terhadap seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali menyita perhatian publik. Korban, yang diketahui berangkat ke Malaysia secara non-prosedural dan telah bekerja sejak Februari 2025, kini berada dalam kondisi memprihatinkan akibat dugaan penyiksaan oleh majikannya.

Korban sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit dan kini ditempatkan di rumah perlindungan Kepolisian Kerajaan Malaysia. Kasus ini ditangani sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi tenaga kerja.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat langsung bergerak cepat. Pada Selasa (2/12/2025), tim BP3MI melakukan penelusuran alamat keluarga korban di Pasaman dan mendatangi rumah mereka bersama Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pasaman, Wali Nagari Panti Selatan, serta Wali Jorong Padang Petok.

Kunjungan ini bertujuan memberikan dukungan psikologis bagi keluarga, menyampaikan perkembangan terbaru kasus, sekaligus memastikan pemerintah hadir mengawal proses hukum yang tengah berjalan di Malaysia.

Kepala BP3MI Sumbar, Jupriyadi, menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam.

“Kami langsung berkoordinasi dengan KP2MI dan KBRI Kuala Lumpur begitu menerima informasi kasus ini. Pemerintah hadir sepenuhnya memperjuangkan hak-hak korban dan memastikan ia mendapat perlindungan maksimal hingga dapat pulang dengan aman,” ujar Jupriyadi.

Jupriyadi mengungkapkan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, untuk memastikan proses koordinasi berjalan cepat, tepat, dan tidak meninggalkan celah agar hak-hak korban terpenuhi.

Kunjungan BP3MI Sumbar ke rumah keluarga korban juga turut memastikan kondisi tiga anak korban yang selama ini dititipkan kepada ibunda korban.

“Kami ingin memastikan keluarga tidak menghadapi semua ini sendirian. Perlindungan PMI bukan hanya untuk pekerjanya saja, tapi juga keluarganya,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, pihak BP3MI menghubungkan keluarga korban melalui video call dengan Yosia Indra R. Sianturi, salah satu staf KBRI Kuala Lumpur yang menangani kasus ini. Pihak KBRI menjelaskan bahwa akses komunikasi korban memang dibatasi berdasarkan kebijakan kepolisian Malaysia, namun keselamatan korban dipastikan terjaga dan kondisinya dipantau secara berkala.

Penjelasan tersebut menjadi angin segar bagi keluarga yang hampir sepekan tak dapat berkomunikasi langsung dengan korban.

Keluarga juga membenarkan bahwa mereka telah menerima pengiriman sisa gaji korban dan bantuan dari KBRI. Wali Nagari Panti Selatan berharap jika perwakilan KBRI kembali mengunjungi rumah perlindungan di Malaysia, keluarga dapat difasilitasi video call untuk memberikan dukungan moral kepada korban.

Dalam kesempatan itu, BP3MI Sumbar juga menyerahkan santunan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah situasi sulit.

BP3MI kembali mengingatkan masyarakat agar memastikan proses keberangkatan ke luar negeri dilakukan secara resmi dan prosedural agar perlindungan negara dapat diberikan secara penuh mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga kepulangan.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa keberangkatan non-prosedural membuka peluang besar terhadap risiko kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. (Amryan)