Penegakan Perda Vs Hak Warga Mengais Rejeki, Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan City Walk Pemalang Tui Reaksi Publik!

Pemalang, Vokalpublika.com – Baru beberapa hari memasuki tahun 2026, kawasan City Walk Pemalang yang seharusnya menjadi area parkir tertata rapi sudah digunakan pedagang kaki lima pada malam hari. Informasi ini diperoleh dari unggahan media sosial yang viral, termasuk foto pengguna yang menunjukkan pedagang sudah ditertibkan, serta komentar Satpol PP: “Siap, per malam ini sudah kami lakukan himbauan serta tindakan”.

Fenomena ini memicu sorotan warganet dan perdebatan sengit mengenai ketertiban, fungsi ruang publik, dan konsistensi kebijakan tata kota, sekaligus menyoroti hak warga kecil mencari rejeki yang kadang terhalang oleh kebijakan formal.

Unggahan media sosial menunjukkan pedagang malam menempati area parkir dengan tenda semi permanen, berdekatan dengan kendaraan yang terparkir, sambil melakukan aktivitas jual beli. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan warganet soal kenyamanan, keamanan, dan kebersihan pengunjung City Walk, serta memunculkan diskusi tentang batasan penegakan aturan versus kebutuhan warga untuk mencari nafkah.

City Walk Pemalang, ruang publik modern yang dirancang dengan jalur pedestrian, area parkir, dan estetika kawasan yang tertata rapi.

Peristiwa berlangsung pada malam hari, baru beberapa hari 2026, hitungan hari sejak kawasan Citi Walk mulai digunakan masyarakat. Unggahan viral ini langsung menarik ratusan komentar warganet.

Pedagang kaki lima, pengguna City Walk, masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui media sosial, serta Satpol PP yang menindaklanjuti laporan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari pemerintah setempat.

Warganet menilai penggunaan parkiran sebagai lokasi jualan malam mengubah fungsi fasilitas publik dan berpotensi menimbulkan ketidakteraturan. Beberapa komentar mengingatkan bahwa jika dibiarkan, pedagang lain juga akan menempati area publik, sehingga kawasan yang baru dibangun dan menelan biaya besar bisa kembali semrawut.

Namun di sisi lain, pedagang kecil menggunakan ruang publik untuk mencari nafkah, menunjukkan sisi kemanusiaan warga yang harus diperhatikan agar kebijakan tetap manusiawi.

Pedagang menggunakan tenda sederhana tanpa batas jelas dari area parkir. Situasi ini berisiko mengganggu kenyamanan pengunjung, memicu kemacetan, dan menimbulkan masalah kebersihan, khususnya pada malam hari. Foto dari pengguna media sosial menunjukkan pedagang sudah ditertibkan, dan komentar Satpol PP menegaskan bahwa himbauan serta tindakan telah dilakukan. Meskipun begitu, warganet menekankan agar langkah preventif tetap diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang.

Perdebatan di media sosial berkembang tajam. Sebagian masyarakat menekankan pentingnya penataan ulang untuk menjaga estetika dan ketertiban kota, sementara pihak lain menekankan solusi manusiawi bagi pedagang kecil, seperti relokasi resmi atau penjadwalan operasional yang jelas. Kombinasi dua perspektif ini menunjukkan perlunya kebijakan seimbang antara penegakan aturan dan hak warga mencari rejeki.

Penataan ruang publik membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi rakyat dan kepentingan umum. Regulasi daerah membuka peluang usaha di ruang publik, tetapi harus tertib, berizin, dan tidak mengubah fungsi utama fasilitas publik. Pencegahan dini dianggap lebih efektif daripada penindakan setelah terjadi pelanggaran.

Fenomena penggunaan parkiran City Walk Pemalang pada malam hari, baru beberapa hari 2026, menjadi pengingat pentingnya konsistensi kebijakan tata kota dan keseimbangan antara penegakan aturan dengan sisi kemanusiaan warga.

Kejelasan aturan, pengawasan rutin, serta komunikasi terbuka antara pemerintah dan pedagang diyakini menjadi kunci agar ruang publik tetap berfungsi optimal tanpa menimbulkan konflik sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi diperoleh dari unggahan media sosial, termasuk foto dari pengguna yang menunjukkan pedagang sudah ditertibkan, serta komentar resmi Satpol PP tentang himbauan dan tindakan, tanpa pernyataan resmi tambahan dari pemerintah daerah. (Slamet Febriansyah)