- BeritaKetua IMM Kota Batam Zulkarnain: Jika Pemko Hanya Fasilitator, Mengapa Nilai CSR Engku Putri Tidak Dibuka?
- UncategorizedRumah Semi Permanen di Sumbul Ludes Dilalap Api, Damkar Dairi Bergerak Cepat Padamkan Kebakaran
- BeritaJadi Narasumber Kehormatan HANI 2026, AKP Adik Agus Putrawan Paparkan Rahasia Sukses Ungkap 600 Kasus Narkoba
- BeritaOrmas PETIR Sambangi PMI, Donor Darah Bagian Komitmen Sosial
- BeritaSinergi Koramil 10/Moga dan Masyarakat Gelar Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas
- UncategorizedPD Pasar Sidikalang Gaspol Tertibkan Pedagang dan Arus Lalu Lintas, Wujudkan Pasar Bersih, Asri, dan Tertata

Pemerintah Prioritaskan Pengakuan dan Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat
SURAKARTA vokalpublika.com
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kopdar Nusantara Young Leaders (NYL) di Universitas Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum yang turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Menteri Nusron menegaskan bahwa pemerintah berupaya menghadirkan keadilan agraria dengan memastikan hak-hak masyarakat adat tetap diakui sebelum pemberian hak guna usaha (HGU) kepada pihak lain.
Menurutnya, pengakuan terhadap tanah ulayat merupakan langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik pertanahan di masa mendatang.
“Memang idealnya semua lahan-lahan HGU itu yang memang terbukti di situ ada tanah ulayat, diulayatkan dulu atau disertipikasi sebagai tanah ulayat, baru kemudian ada HGU di atas hak ulayat,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem pertanahan nasional yang lebih berkeadilan, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat yang telah hidup turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Nusron juga menilai, keberadaan tanah ulayat memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat adat. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak tanah ulayat harus dilakukan secara serius melalui penguatan legalitas dan administrasi pertanahan.
Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat, pengakuan tanah ulayat juga dinilai dapat mendukung terciptanya investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan karena memiliki dasar hukum yang jelas serta meminimalkan potensi sengketa lahan.
Dalam diskusi tersebut, Menteri Nusron turut mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya reforma agraria dan tata kelola pertanahan yang adil sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kegiatan Kopdar Nusantara Young Leaders di Universitas Negeri Surakarta menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda terkait isu-isu strategis nasional, termasuk pertanian, pertanahan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia.(clara)
FIFA World Cup 2026
Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat
48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026
Clara T S
27 Jun 2026
DAIRI – vokalpublika.comSebuah rumah semi permanen milik pasangan Dapot Situmorang dan Br. Simbolon di Dusun II Lae Pinagar, Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, ludes dilalap si jago merah, Sabtu (27/6/2026) sore. ADVERTISEMENT Peristiwa kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan sekitar pukul 15.53 WIB oleh warga. Menindaklanjuti laporan itu, personel UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi langsung …
Clara T S
27 Jun 2026
DAIRI – vokalpublika.comPerusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi terus mengintensifkan penataan Pasar Sidikalang sebagai bagian dari pelaksanaan program Bupati Dairi untuk mewujudkan pasar yang bersih, tertib, asri, dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. ADVERTISEMENT Pada Sabtu (27/6/2026), jajaran PD Pasar kembali melaksanakan penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Langkah ini …
Clara T S
27 Jun 2026
JAKARTA – vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan dan tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, …
Clara T S
26 Jun 2026
Sidikalang – Bupati Dairi Vickner Sinaga mengukuhkan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi pada Selasa (23/6/2026) di Balai Budaya Sidikalang. Pada kegiatan yang sama, Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi Lintong Rita Puspita Vickner Sinaga melantik Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Se-Kabupaten Dairi periode 2025-2030 yang disaksikan oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung …
Clara T S
26 Jun 2026
DAIRI –vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya mendorong kemajuan sektor pertanian, khususnya komoditas kopi yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala dengan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian …
Clara T S
25 Jun 2026
Jakarta –vokalpublika comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 98,6 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia dan menjadi bukti keberhasilan tata kelola administrasi pertanahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. ADVERTISEMENT Hal tersebut …
17 Sep 2025 5.247 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
07 Oct 2025 4.204 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.573 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
05 Aug 2025 3.481 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
22 May 2025 2.957 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
14 May 2025 2.893 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
28 Jul 2025 2.394 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …