PC PMII Bulukumba Hadiri Undangan Diskusi Bersama OPD Bahas Industri Porang

Bulukumba, Vokalpublika.Com– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba menghadiri undangan diskusi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bulukumba untuk membahas isu pembangunan industri yang belakangan menuai sorotan publik. Kamis 24 Juli 2024.

Dalam forum diskusi tersebut, Ketua PMII Bulukumba secara tegas menyampaikan kritik terhadap pembangunan industri di beberapa desa, khususnya Desa Polewali dan Desa Dampang. Ia menyoroti aspek tata ruang yang menurut hasil observasi PMII tidak sesuai peruntukan kawasan.

“Kami sering melakukan kritikan terhadap kondisi tata ruang yang ada di Kabupaten Bulukumba, salah satunya terkait industri di Polewali dan Dampang. Dari hasil observasi lapangan, kami melihat adanya potensi pelanggaran karena dibangun di kawasan yang bukan peruntukannya, yang tentu bisa berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar,” ungkap Ketua PMII.

“Kami punya analisis terkait hal ini dan akan kami serahkan kepada Pak Kadis, semoga bisa jadi referensi bersama,” tambahnya.

H. Daud Kahal PLT (Pelaksana Tugas) Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bulukumba, menyambut baik kehadiran PMII dalam forum diskusi tersebut. Ia menilai sinergi antara pemuda dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi kehadiran PMII. Ini bentuk kepedulian dan peran aktif pemuda yang kritis. Diskusi seperti ini penting agar ada pertukaran informasi yang sehat. Pemerintah tentu berkomitmen dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar PLT Kadis DPMPTSP.

Terkait industri Porang, PLT Kadis DPMPTSP menjelaskan bahwa perizinannya sedang dalam proses peningkatan level risiko.

“Awalnya industri tersebut terdaftar dalam risiko rendah. Namun setelah kami temukan ada penggunaan mesin senilai Rp10 miliar, maka kami edukasi agar NIB-nya di-upgrade karena itu masuk kategori risiko menengah-besar,” jelasnya.

DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kabupaten Bulukumba, menambahkan bahwa saat ini dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) industri Porang di Desa Dampang masih dalam proses penyusunan. Namun, pengawasan akan terus dilakukan meski dokumen lingkungan telah rampung.

“Lingkungan tidak bisa dibohongi. Jika ada dampak negatif yang signifikan, kami pasti tindaklanjuti. AMDAL bukan akhir dari pengawasan, justru itu awal dari pengendalian dampak lingkungan,” tegas perwakilan DLHK.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, menjelaskan bahwa awalnya izin yang diajukan pelaku usaha adalah izin pergudangan, sebelum bangunan industri Porang benar-benar terwujud.

“Kami sempat bertanya apakah penyulingan yang dulu masih beroperasi? Katanya sudah tidak. Maka kami arahkan izin NIB-nya ke penyimpanan,” terang perwakilan Disperindag.

Sementara itu, perwakilan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menekankan pentingnya memahami fungsi kawasan dalam konteks pembangunan.

“Kalau kawasan itu ditetapkan untuk pertanian atau perkebunan, maka selama pembangunan industri bisa menunjang sektor tersebut dan tidak berisiko besar terhadap lingkungan sekitar, maka itu masih bisa diterima,” ujarnya.

Diskusi ini menjadi ruang klarifikasi antara mahasiswa dan pemerintah, serta menunjukkan pentingnya peran pengawasan publik dalam pembangunan daerah. PMII menegaskan akan terus mengawal persoalan tata ruang dan dampak industri agar pembangunan di Bulukumba tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan keadilan lingkungan.