- UncategorizedOkta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan
- UncategorizedProjo Karimun Apresiasi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,9 Ton Sabu di Perairan Karimun, Sindikat Internasional Diduga Terlibat
- BeritaKejati Kepri Usut Dugaan Korupsi Kuota Rokok di Karimun, Negara Rugi Rp182,9 Miliar
- UncategorizedPemerintah Siapkan Modal Awal Rp 3 Miliar per Koperasi untuk Dorong Lahirnya Koperasi Desa Merah Putih
- BeritaKKP Tangkap 2 Kapal Ikan Ilegal Filipina di Perairan Papua Kerugian Negara Capai Rp 50,4 Miliar, Pelaku Terancam 6 Tahun Penjara
- BeritaVendor Atur Jadwal Sampah? PROJO Karimun Kritik Usulan PT AGB
Okta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan
ZKR 17 May 2025 32 Tanjung Balai Karimun — Pernyataan keras disampaikan oleh Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menanggapi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri terkait penyalahgunaan fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Karimun. Berdasarkan laporan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp182,9 miliar.
Rinciannya meliputi:
Rp143,5 miliar dari hilangnya penerimaan cukai rokok (2016–2019),
Rp14,3 miliar dari penerimaan pajak yang hilang,
Rp25,1 miliar dari PPN yang tidak tertagih.
Menurut Okta, angka tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan FTZ yang seharusnya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alih-alih memberikan manfaat maksimal untuk perekonomian lokal dan nasional, FTZ Karimun justru disalahgunakan untuk menghindari kewajiban fiskal negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerugian negara dalam jumlah besar ini bukan sekadar masalah fiskal, melainkan bentuk kerusakan tata kelola yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Ini bukan hanya persoalan uang negara yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Okta menyoroti lambatnya proses penegakan hukum. Meski penyelidikan telah berlangsung, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) untuk segera bertindak secara cepat, transparan, dan akuntabel.
“Penegakan hukum yang tegas dan terbuka akan menjadi sinyal bahwa negara serius melindungi kepentingan publik dan tidak memberi ruang bagi penyimpangan,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan FTZ di Karimun, serta memperkuat sistem pengawasan lintas sektor agar fasilitas ini tidak lagi menjadi celah praktik ilegal yang merugikan negara.
Karimun, 16 Mei 2025 — Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Karimun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), khususnya unsur Komando Armada I (Koarmada I), atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan 1,9 ton sabu-sabu di perairan Kabupaten Karimun. Aksi ini diduga melibatkan sindikat narkoba internasional yang mencoba menyusupkan narkotika melalui jalur …
Bandung – Vokal Publika, Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong, pemerintah akan mengucurkan pinjaman dengan plafon hingga Rp 3 miliar bagi setiap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam acara deklarasi nasional KDMP yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025 merupakan hal yang wajar terjadi dalam masa transisi pemerintahan. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 5% ini.Luhut mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia di bawah 5% ini …
Karimun – Penempatan sejumlah pejabat di tubuh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun belakangan ini menuai sorotan. Dugaan praktik “titipan kekuasaan” mulai ramai diperbincangkan publik, seiring dengan proses pengisian jabatan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Salah satu kasus yang menjadi perhatian ialah terpilihnya Muhammad Yunus sebagai Direktur …
Meranti – Pesona alam Desa Lalang Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti, kini semakin dikenal berkat pengelolaan yang inovatif oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu daya tarik utama desa ini adalah Telaga Air Merah, destinasi wisata alam yang kini mulai ramai dikunjungi masyarakat lokal. Telaga Air Merah dulunya hanya dikenal sebagai lokasi pemandian …
ACEH BARAT DAYA – Suasana Minggu sore yang tenang mendadak berubah menjadi kepanikan saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah barat daya Aceh, tepatnya di sekitar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada 11 Mei 2025 pukul 15.57 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di laut, sekitar 21 kilometer …
Karimun – San Siro, Milan – Inter Milan menunjukkan dominasinya atas Barcelona dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions UEFA 2024/2025 yang digelar pada Selasa malam (7/5) waktu Indonesia. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion San Siro, Nerazzurri sukses menaklukkan raksasa Spanyol dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh kapten Inter, Lautaro Martínez, pada …
Karimun – Penunjukan Muhammad Yunus sebagai Direktur Administrasi dan Umum di Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun menuai perbincangan luas. Bukan karena proses seleksi yang tidak sah, melainkan karena status Yunus yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun hingga saat ini. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap …
Comments are not available at the moment.