Home » Berita » Najwa Shihab Soroti Dana Reses DPR Rp2,46 Triliun: Gaji Bukan Masalah, Tapi Transparansi!

Najwa Shihab Soroti Dana Reses DPR Rp2,46 Triliun: Gaji Bukan Masalah, Tapi Transparansi!

admin 18 Oct 2025 201

Jakarta, vokalpublika.com — Jurnalis Najwa Shihab kembali menyuarakan kritik tajam terhadap lembaga legislatif. Ia menilai, isu pemotongan gaji anggota DPR bukanlah inti persoalan, melainkan minimnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, terutama dana reses yang nilainya mencapai Rp2,46 triliun per tahun.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Menurut Najwa, publik terlalu sering disuguhi peristiwa politik yang berakhir misterius tanpa kejelasan. Ia berharap, tuntutan publik melalui gerakan 17+8 tidak berhenti pada isu gaji semata, melainkan mendorong reformasi nyata dalam tata kelola keuangan DPR.

“Udah terlalu sering nih kita ada peristiwa di negeri ini yang berakhir dengan misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” ujar Najwa.

Gaji Besar Bukan Masalah Asal Kinerja Jelas

Baca juga:  Kapolres Maros Hadiri Kegiatan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera HUT RI ke-80

Najwa menilai langkah DPR menurunkan gaji dari belasan juta menjadi sekitar Rp75 juta per bulan tidak akan menyelesaikan akar masalah.

“Aku enggak ada masalah kalian mau digaji berapa asal kalian kerja benar. Tapi kalau orang Indonesia sudah puas dengan pemotongan gaji saja, menurutku kita kalah di situ,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendapatan terbesar anggota DPR justru berasal dari dana reses, bukan gaji. Berdasarkan catatan Najwa, total dana reses DPR mencapai Rp2,46 triliun per tahun, atau sekitar Rp2,5 hingga Rp4 miliar per anggota DPR.

Baca juga:  Reses Di Desa Batang Anggota DPRD Bulukumba Dr. Supriadi Serap Aspirasi Petani

Masalahnya, dana itu cair langsung ke masing-masing anggota tanpa laporan publik yang transparan.

“Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal jumlahnya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus diawasi, bukan hanya gajinya,” ungkap Najwa.

Perlu Sistem Keuangan yang Transparan

Najwa juga menyinggung alasan klasik sebagian anggota DPR yang mengaku dana tersebut digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan (dapil). Namun, menurutnya, hal itu justru memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

“Gaji besar enggak masalah asal transparan. Kita pengin tahu uangnya diapain, bukan hanya angka di atas kertas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan informasi keuangan merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Najwa berharap, wacana pemotongan gaji tidak menutupi isu pokok: akuntabilitas dana publik di DPR yang selama ini luput dari sorotan serius.

Baca juga:  Karimun Kembali Jadi Jalur Penyelundupan Narkoba, Mahasiswa Desak Pemkab dan Aparat Bertindak Tegas

(Don)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
​Rilis Resmi Pemcam Pemalang: 47 Bakal Calon Siap Bertarung di Pilkades Serentak 2026

Alwi Assagaf

13 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kecamatan Pemalang mulai memasuki tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah desa telah memiliki beberapa nama yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. ADVERTISEMENT Berdasarkan rilis resmi dari Pemerintah Kecamatan Pemalang diumumkan, Desa Banjarmulya memiliki empat bakal calon, yakni Daristo, Supardi, M. Abdul …

Pilkades 2026: Risyanto Siap Membawa Perubahan Untuk Sewaka Lebih Maju

Alwi Assagaf

13 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Bursa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, mulai menghangat. Salah satu figur menonjol yang resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bakal Kades) adalah Risyanto. ADVERTISEMENT ​Langkah putra daerah ini didasari komitmen kuat untuk mengabdi di tanah kelahiran. Berbekal rekam jejak kepemimpinan, kedisiplinan, dan pengalaman pengayoman di …

Janji Politik Terganjal Distribusi, Sejumlah Ambulans Desa Mangkrak di Dinpermasdes Pemalang

Alwi Assagaf

13 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Sejumlah unit armada mobil ambulans bantuan untuk pemerintah desa (pemdes) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terpantau terparkir lama dan belum disalurkan di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT ​Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu (13/8/2026), deretan kendaraan operasional layanan kesehatan masyarakat tersebut tampak mangkrak tanpa ada kepastian …

Kawal Pilkades PAW Desa Blendung, Pemcam Ulujami Tekankan Panitia Taat Regulasi

Alwi Assagaf

12 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ulujami mengawal ketat persiapan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (Pilkades PAW) Desa Blendung. Tahapan awal dimulai melalui pembentukan panitia pemilihan dalam Musyawarah Desa (Musdes) di balai desa setempat, Kamis (10/9/2026). ADVERTISEMENT ​Kegiatan tersebut dipimpin oleh jajaran Pemcam dan Forkopimca Ulujami, serta dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …

Bangunan Lama RSUD Kepulauan Meranti, Mulai Retak Disana-Sini, Plafon Bocor, Pengelola Mengeluh Tidak Ditanggapi.

Redaksi

11 Sep 2026

Kepulauan Meranti, vokalpublika.com Keberadaan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang terletak dan berlokasi di Dorak, sekitar Kantor Bupati dan Gedung DPRD serta dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Induk Bengkalis, kondisi bangunan saat ini sudah mulai sangat menguatirkan karena termakan usia, keretakan bangunan RSUD …

TNI-AD 1403 Palopo Turun Tertibkan Dugaan Tambang Ilegal di Bajo, Sejumlah Alat dan Perlengkapan Diminta Diamankan

Redaksi

11 Sep 2026

LUWU, vokalpublika.com— Sejumlah personel Kodim 1403 Kota Palopo turun langsung melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sejumlah lokasi wilayah Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 September 2026. ADVERTISEMENT Penertiban tersebut dilakukan setelah personel TNI-AD menemukan masih adanya aktivitas dan sejumlah pekerja yang berada di lokasi pertambangan yang sebelumnya telah beberapa …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x