- BeritaBatam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan
- BeritaBatam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita
- BeritaWakil Bupati Meranti Lantik 28 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Unsur Politik
- BeritaYayasan Sahabat Ainon Ibrahim Kolaborasi Lintas Komunitas Gelar Khitanan Massal di Pulau Lance Batam Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H
- BeritaHendri Satrio Ungkap Skema Lengserkan Gibran, Forum Purnawirawan Ultimatum MPR
- BeritaTambang Ilegal: Masalah Lama yang Butuh Solusi Baru
Menteri PUPR Akui Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Masih Tidak Efisien
EZ W 04 Jul 2025 19 Jakarta, VokalPublika.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur di kementeriannya belum berjalan secara efisien. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya dua kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan proyek jalan di Sumatera Utara dan pemeliharaan sumber daya air di Bangka Belitung.
“Harus saya akui, kami belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia memperkirakan potensi kebocoran anggaran dari dua kasus tersebut bisa mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
KPK dan Kejaksaan Ungkap Kasus Korupsi Infrastruktur
Kasus pertama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. KPK menetapkan lima tersangka dari Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.
Sementara itu, dalam kasus terpisah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tengah menyidik dugaan korupsi dalam proyek pemeliharaan rutin sumber daya air pada tahun anggaran 2023–2024 di bawah Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.
Respon Kementerian: Penonaktifan dan Rotasi Pejabat
Sebagai respons atas kasus tersebut, Kementerian PUPR telah menonaktifkan beberapa pejabat yang terlibat dan mengganti dua atasan langsung mereka.
“Kami tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti dua pejabat di atasnya, semata-mata ingin menjaga agar proses hukum berjalan baik dan semestinya,” ujar Dody.
Sebelumnya, pada 1 Juli 2025, tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara juga telah dinonaktifkan. Salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HEL, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian.
Selain HEL, Kementerian PUPR juga mencopot Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Komitmen Pembenahan dan Transparansi
Dody menyayangkan kejadian ini mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar anggaran infrastruktur dikelola secara efisien dan transparan. Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bersikap tegas terhadap penyimpangan anggaran.
“Langkah ini kami ambil untuk memastikan perbaikan tata kelola serta keberlanjutan program strategis di wilayah terdampak,” pungkasnya.
Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …
Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …
Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …
Batam, Vokalpublika.com – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Yayasan Sahabat Ainon Ibrahim (YSAI) menggelar khitanan massal bertajuk “Dengan Berkhitan Semoga Menjadi Anak yang Sholeh” pada Minggu, 6 Juli 2025. Kegiatan sosial ini berlangsung di Pulau Lance, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan melibatkan 25 anak dari keluarga kurang mampu …
Jakarta, Vokalpublika.com – Pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio, memunculkan tiga skenario potensial untuk melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Wacana ini mengemuka di tengah tekanan politik dan gelombang desakan publik yang terus menguat pasca-Pilpres 2024. Menurut Hensa, sapaannya, tiga opsi itu meliputi: “Opsi yang paling mungkin saat ini adalah …
Jakarta, Vokalpublika.com – Persoalan tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan nasional. Aktivitas ini kian marak di berbagai daerah, dari Jawa Barat hingga Kalimantan Timur, dan menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Meski pemerintah membentuk lembaga baru untuk pengawasan, publik menilai upaya ini belum efektif. Ratusan Tambang Ilegal Terungkap di Jabar Di …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
Karimun, VokalPublika.com — Di tengah bisingnya dunia politik yang kerap dipenuhi gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada satu sosok yang memilih berjalan berbeda. Ia tak banyak bicara di media, tapi langkahnya senantiasa terasa di tengah masyarakat. Dialah Hj. Rohani, politisi perempuan yang kini melangkah lebih jauh dari DPRD Kabupaten Karimun ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. …
Karimun, vokalpublika.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Karimun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD yang dinilai lebih sibuk tampil di media daripada menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan terbuka yang diterima redaksi pada Senin (10/6). Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menjadi salah …
Karimun, 25 Mei 2025 — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Raden Richky Dwi Muhardi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Karimun periode 2022–2025, dinamika politik kepemudaan mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuat sebagai bakal calon ketua periode selanjutnya adalah Hairun Amirin, S.AP, seorang aktivis muda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan di Karimun. …
Jakarta, Vokal Publika — DPP PROJO akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online. Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko, menyebut narasi yang berkembang saat ini sarat dengan framing jahat dan fitnah murahan yang mencoba mendiskreditkan sosok Ketua Umum mereka. “Stop narasi sesat dan framing jahat terhadap …
Comments are not available at the moment.