Menkop: Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Program, Tapi Alat Pemakmur Desa

Jakarta, VokalPublika.com — Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi alat nyata untuk memakmurkan desa. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Usaha Kopdes/Kel Merah Putih se-Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring, Kamis (3/7/2025).

“Kita tidak sedang bicara koperasi sebagai ide, tapi sebagai aksi nyata. Koperasi harus hadir sebagai lembaga yang melayani kebutuhan warga, dari sembako murah, pembiayaan terjangkau, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik,” tegas Budi Arie.

Transformasi Menuju Koperasi Produktif

Kementerian mencatat, saat ini telah terbentuk 80.480 unit Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, di mana sebanyak 93,04 persen atau 74.877 unit telah memiliki legalitas hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Secara khusus, Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi karena berhasil membentuk koperasi di 100 persen desa, dengan 5.941 koperasi (99,73 persen) telah memiliki status badan hukum. Capaian ini disebut Menkop sebagai wujud dari semangat gotong royong masyarakat desa dalam membangun institusi ekonomi berbasis kekeluargaan.

“Capaian ini mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dan pusat, serta semangat masyarakat dalam membangun ekonomi desa,” tambahnya.

Tantangan Fase Operasionalisasi

Meski capaian fase pembentukan tergolong tinggi, Menkop menegaskan bahwa tantangan berikutnya justru lebih penting, yaitu pada fase operasionalisasi koperasi. Ia mengingatkan bahwa koperasi harus benar-benar produktif, sehat secara manajerial, dan terpercaya oleh masyarakat.

Budi Arie menekankan pentingnya penguatan tata kelola koperasi, digitalisasi menyeluruh, dan pembentukan SDM yang kompeten. Ia juga menyoroti adanya tantangan dari persepsi publik akibat koperasi bermasalah dan pinjaman online ilegal yang berkedok koperasi.

“Koperasi desa harus ditopang oleh tiga fondasi utama: People, Organization, System (POS). SDM harus kompeten, organisasi harus legal dan transparan, dan sistem harus digital, akuntabel, serta terintegrasi,” jelas Menkop.

Pemprov Jabar Komit Dukung Penuh

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Kopdes/Kel Merah Putih di Jabar sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, koperasi harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan semata mengikuti program pusat.

“Kalau hanya ikut program pusat, ini hanya formalitas. Tapi kalau digerakkan masyarakat, maka koperasi jadi solusi nyata bagi desa,” ujar Herman.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar akan fokus mendorong pengurus koperasi agar mampu menguasai data potensi ekonomi lokal dan membangun jejaring antarwilayah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Target kami, dalam tiga tahun ke depan seluruh Kopdes/Kel di Jabar jadi koperasi berkualitas tinggi. Semua harus istimewa, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.