Marak Aktivitas Dumptruck dan Alat Berat Non-Plat BP di Batam, Rugikan Daerah, Rusak Jalan, dan Dukung Reklamasi Ilegal

Batam,Vokalpublika.Com — Aktivitas proyek konservasi lahan (cut and fill) hingga reklamasi pantai dan kawasan mangrove di Kota Batam semakin mencemaskan. Sejumlah kendaraan berat, terutama dumptruck dan alat berat, beroperasi secara masif tanpa menggunakan plat nomor wilayah Kepulauan Riau (BP), melainkan plat dari luar daerah seperti BM (Riau), B (Jakarta), BE (Lampung, BG (Palembang), BH (Jambi), D (Bandung), dan F (Bogor) BK(sumut) BA (Sumbar) dan daerah lainnya. Kehadiran kendaraan ini dinilai tidak hanya mempengaruhi daerah dari sisi pendapatan pajak, tetapi juga menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur jalan dan lingkungan pesisir.

Kendaraan-kendaraan non-plat BP ini beroperasi hampir setiap hari, mengangkut tanah bauksit dan tanah urug dari titik pematangan lahan di wilayah hinterland Batam menuju kawasan pesisir seperti Tanjung Pinggir, Tanjung Riau, Batu Besar, Nongsa, hingga Teluk Mata Ikan, Teluk Tering, Tiban, Dapur 12, Tembesi Sebagian besar lokasi ini diketahui merupakan kawasan lindung atau sempadan pantai yang seharusnya bebas dari kegiatan reklamasi tanpa izin resmi.

Kegiatan reklamasi yang dilakukan tanpa pengawasan ketat memicu kerusakan ekosistem mangrove secara besar-besaran. Beberapa lokasi bahkan terlihat mengalami pembabatan mangrove secara terang-terangan, digantikan oleh urukan tanah yang diduga kuat untuk pembangunan kawasan perumahan atau industri skala besar.

Menurut keterangan sumber internal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam yang tidak ingin disebutkan namanya, banyak proyek reklamasi yang saat ini berlangsung tidak memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau izin lingkungan yang lengkap. Namun kegiatan tetap berjalan dengan dukungan armada dumptruck luar daerah yang tak terdeteksi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bayangkan, kendaraan dari luar daerah menggunakan jalan-jalan kita, merusak aspal, dan membantu proyek-proyek yang merusak lingkungan, tapi tak satu rupiah pun masuk ke kas daerah. Ini pelanggaran yang nyata tapi terkesan dibiarkan,” ujar Dado Herdiansyah Sekretaris Projo Kepri.

Tak hanya berdampak pada lingkungan dan keuangan daerah, warga sekitar juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan, hingga gangguan aktivitas harian akibat lintasan konvoi dumptruck yang melintas di jalan permukiman dan jalan sekunder. Ironisnya, banyak dari dumptruck tersebut juga diketahui melintasi tanpa penutup muatan, rawan tumpahan, dan membahayakan pengguna jalan lain.

Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dan instansi terkait serta Bapenda Kepri dan Ditlantas Polda Kepri didesak untuk segera melakukan penertiban dan pendataan terhadap kendaraan berat non-BP serta memeriksa legalitas proyek-proyek yang mereka dukung.

Hingga saat ini, belum ada data terbuka mengenai siapa pemilik, importir, atau kontraktor utama yang mendatangkan kendaraan-kendaraan tersebut ke Batam. Namun kuat dugaan bahwa mereka berasal dari jaringan kontraktor besar yang telah menguasai proyek reklamasi dan cut and fill di berbagai penjuru kota.

Catatan Redaksi : Tim kami masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak Dinas Perhubungan, BP Batam, dan Bapenda Provinsi Kepri terkait izin kendaraan berat non-plat BP yang aktif di Batam serta daftar proyek reklamasi yang memiliki atau tidak memiliki izin resmi.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)