Mahasiswa Karimun Audiensi Bersama DPRD Karimun, Desak Pembentukan Perda Beasiswa Daerah

Tanjungpinang, vokalpublika.com – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun se-Indonesia menggelar audiensi dan dialog kebijakan pendidikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Senin (21/10), di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, perwakilan mahasiswa menyerahkan Nota Kesepakatan dan Kajian Akademik Mahasiswa Karimun kepada pihak DPRD. Dokumen itu berisi tuntutan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Beasiswa Pendidikan Daerah, yang dinilai penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Karimun.

Audiensi dihadiri langsung oleh perwakilan pimpinan DPRD Karimun, sejumlah anggota DPRD, serta mahasiswa dari berbagai kota studi seperti Tanjungpinang, Bintan, dan Pekanbaru.

Lima Tuntutan Utama Mahasiswa Karimun

Dalam nota kesepakatan yang dibacakan oleh Okta Alamsyah selaku Koordinator Aliansi, terdapat lima poin tuntutan utama, di antaranya:

1. Mendesak DPRD Karimun untuk membentuk dan memasukkan Rancangan Perda Beasiswa Pendidikan Tinggi Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
   a. Jika tidak terealisasi pada tahun tersebut, Pemkab Karimun wajib menjalankan program beasiswa daerah melalui mekanisme pengajuan proposal mahasiswa.
   b. Bagian Kesra Setda Karimun diwajibkan membangun website resmi pendaftaran beasiswa daerah secara transparan dan akuntabel.
   c. Bagian Kesra juga diwajibkan menyampaikan laporan transparansi dan publikasi informasi resmi secara berkala.
2. Mengalokasikan anggaran khusus beasiswa daerah dalam APBD 2026–2027.
3. Menjamin keberlanjutan program beasiswa melalui payung hukum permanen agar tidak bergantung pada kebijakan kepala daerah.
4. Melibatkan mahasiswa dalam forum konsultasi publik dan pembahasan Raperda Beasiswa.
5. Melaksanakan evaluasi dan publikasi tahunan terhadap penerima beasiswa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

DPRD Karimun Sambut Baik Inisiatif Mahasiswa

Pihak DPRD Karimun menyambut baik inisiatif tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil audiensi melalui rapat resmi bersama Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

“Kami menyambut baik langkah mahasiswa yang datang membawa data dan kajian ilmiah. Aspirasi ini akan kami bawa ke internal DPRD untuk dibahas dan disinergikan dengan program pemerintah daerah,” ujar salah satu pimpinan DPRD Karimun usai audiensi.

Mahasiswa Siap Kawal Hingga Disahkan

Koordinator Aliansi, Okta Alamsyah, menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa ini bukan sekadar tuntutan, tetapi bentuk kontribusi ilmiah bagi kemajuan daerah.

“Kami datang bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk berkontribusi secara ilmiah. Kami ingin DPRD tidak hanya mendengar, tapi menindaklanjuti secara nyata. Pendidikan adalah urusan wajib daerah, dan beasiswa adalah bentuk keadilan sosial yang harus dijamin oleh hukum,” tegas Okta dalam konferensi pers.

Mahasiswa juga menyatakan akan mengawal hasil audiensi secara terbuka dan melibatkan publik dalam setiap tahapan pembahasan Perda Beasiswa.

Dalam foto usai pertemuan, tampak perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD Karimun memegang dokumen Nota Kesepakatan dan Kajian Akademik Beasiswa Daerah, sebagai simbol komitmen moral dan politik awal memperjuangkan regulasi pendidikan berkeadilan bagi masyarakat Karimun.

Dengan diserahkannya nota kesepakatan ini, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun se-Indonesia berharap DPRD dan Pemkab Karimun menindaklanjuti aspirasi tersebut secara serius dalam penyusunan program legislasi daerah tahun 2026.
Gerakan ini menjadi penegasan bahwa “Pendidikan Butuh Kepastian dan Berkeadilan.”