Keterbukaan Informasi Publik Jadi Sorotan, Aktivis Desak Gubernur Kepri Evaluasi Kinerja Kadis Kominfo Kepri

Tanjung pinang, vokalpublika.com – Aktivis Kepulauan Riau menyoroti lemahnya transparansi publik di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Hendri Kurniadi. Meskipun digitalisasi di era Hendri disebut melaju pesat, namun aspek keterbukaan informasi publik dinilai justru tertinggal jauh dari semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Awak media Vokalpublika.com telah mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan whatsapp, 12 Oktober 2025 pukul 13: 00 Wib kepada Kepala Dinas Kominfo Kepri terkait sejumlah isu keterbukaan informasi publik. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban maupun tanggapan resmi dari pihak Kadis Kominfo.

Dado Herdiansyah, seorang aktivis Kepulauan Riau, menyayangkan sikap tertutup yang ditunjukkan oleh Dinas Kominfo Kepri. “Digitalisasi boleh maju, tapi kalau akses informasi untuk publik tetap tertutup, maka esensi reformasi birokrasi itu gagal. Pemerintah daerah harusnya menjadi contoh dalam keterbukaan, bukan justru menutup diri dari pertanyaan publik,” tegas Dado.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja bila ada alasan yang sah. Aturan ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinas Kominfo yang berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sayangnya, sejumlah media dan masyarakat mengaku kesulitan memperoleh informasi publik dari Kominfo Kepri, termasuk data program, anggaran, hingga hasil evaluasi digitalisasi. Kondisi ini dianggap bertolak belakang dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28F, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik.

Vokalpublika.com juga menyampaikan beberapa pertanyaan penting yang hingga kini belum dijawab oleh Kadis Kominfo Kepri, di antaranya:

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kritik bahwa di era kepemimpinan Anda, digitalisasi berjalan pesat tetapi transparansi publik justru tertinggal?
2. Apa alasan utama Dinas Kominfo Kepri belum mampu merespons permohonan informasi publik sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang?
3. Apakah ada evaluasi internal terhadap kinerja PPID Kominfo Kepri yang dianggap lambat dan tertutup dalam memberikan akses informasi publik?

Atas situasi ini, para aktivis dan jurnalis mendesak Gubernur Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kominfo Kepri, guna memastikan seluruh perangkat pemerintah daerah patuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Keterbukaan informasi bukan hanya persoalan teknis, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah kepada rakyat. Tanpa transparansi, digitalisasi hanya menjadi slogan kosong di atas panggung birokrasi.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)