Kemenpar Libatkan Banyak Pihak Susun Panduan Manajemen Risiko Destinasi Wisata

Jakarta, VokalPublika.com — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan destinasi wisata di Indonesia. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Manajemen Risiko Destinasi Pariwisata, yang digelar di The Grand Mansion Menteng by The Crest Collection, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, dari akademisi hingga pelaku industri asuransi, dengan tujuan merumuskan standar nasional dalam manajemen risiko pariwisata.

Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kemenpar, Bambang Cahyo Murdoko, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kecelakaan pariwisata cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mendorong perlunya sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terukur.

“Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi panduan standar bagi seluruh pengelola destinasi pariwisata di Indonesia. Penilaian risiko harus dilakukan secara terstruktur, untuk memastikan keamanan wisatawan dan masyarakat,” ujarnya.

Bambang menambahkan, juknis ini akan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis risiko, alokasi sumber daya, serta peningkatan citra pariwisata Indonesia melalui penerapan prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menekankan pentingnya aspek keamanan dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pariwisata yang berkualitas adalah yang memberikan pengalaman positif bagi wisatawan, melindungi masyarakat setempat, dan memperhatikan lingkungan,” ujar Fadjar.

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Fatma Lestari, memaparkan draf awal Juknis Manajemen Risiko Destinasi Pariwisata. Ia menyampaikan bahwa proses manajemen risiko mencakup sepuluh tahapan, mulai dari identifikasi bahaya hingga evaluasi dan pemantauan berkelanjutan.

“Saya mencatat banyak masukan dari para ahli yang akan kami integrasikan untuk menyempurnakan dokumen ini,” kata Fatma.

Dari sisi pelaku industri, Direktur Pemasaran Asuransi Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan, menyampaikan pentingnya asuransi perjalanan dalam sistem perlindungan wisatawan. Ia mencontohkan pemberian santunan kepada wilayah Tabanan, Bali, yang terdampak bencana sebagai bentuk konkret peran asuransi dalam mendukung pariwisata aman.

FGD ini turut dihadiri pejabat eselon II di lingkungan Kemenpar, kementerian/lembaga terkait, perwakilan pemerintah daerah, serta asosiasi pariwisata.

Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Indonesia dapat memiliki pedoman manajemen risiko destinasi wisata yang kuat, sehingga wisatawan tidak hanya terkesan oleh keindahan alamnya, tetapi juga merasa aman dan nyaman selama berkunjung.