- BeritaRomy Soekarno Usul Pemilu Digital: Hemat Anggaran, Cegah Kecurangan
- BeritaKKP Bongkar Tambang Ilegal di 153 Pulau Kecil
- BeritaBatam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan
- BeritaBatam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita
- BeritaWakil Bupati Meranti Lantik 28 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Unsur Politik
- BeritaYayasan Sahabat Ainon Ibrahim Kolaborasi Lintas Komunitas Gelar Khitanan Massal di Pulau Lance Batam Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H
Kemenko Polkam Bahas Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik untuk Perkuat Transparansi Pemerintahan
EZ W 04 Jul 2025 21 Bogor, VokalPublika.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mendorong penguatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Progres Revisi UU KIP yang diselenggarakan di Bogor, Jumat (4/7/2025), dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho.
“Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa prinsip transparansi tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman,” ujar Agung.
Dinamika Teknologi dan Tuntutan Publik Jadi Alasan Revisi
Agung menjelaskan bahwa sejak diundangkannya UU KIP pada tahun 2008, telah terjadi banyak kemajuan dalam keterbukaan informasi. Namun, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut adanya pembaruan regulasi.
“Perkembangan teknologi informasi, dinamika tata kelola pemerintahan, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi mengharuskan kita menyesuaikan regulasi agar tetap relevan,” tegasnya.
Soroti Kerangka Kelembagaan dan Aspek Keamanan Informasi
Forum tersebut membahas sejumlah isu kunci, termasuk:
- Tata kelola informasi publik
- Pelaksanaan UU KIP dan penyelesaian sengketa
- Penguatan Komisi Informasi
- Integrasi aspek kerahasiaan negara dan keamanan informasi dalam keterbukaan publik
Agung menekankan pentingnya keseimbangan antara hak atas informasi dan perlindungan atas data strategis negara. Ia mendorong Panitia Antar Kementerian dan Tim Kajian untuk merancang draf revisi secara komprehensif.
Komisi Informasi Pusat Tekankan Kolaborasi Publik
Gede Narayana, Komisioner Komisi Informasi Pusat, juga menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses revisi agar UU KIP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di era keterbukaan.
“Diperlukan sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan revisi UU ini memberikan jaminan atas hak masyarakat terhadap informasi,” katanya.
Konsolidasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk:
- Komisi Informasi Pusat
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Divisi Humas Polri
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Agung menutup dengan harapan agar rekomendasi hasil forum ini menghasilkan kerangka revisi UU KIP yang responsif, relevan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merancang transformasi sistem pemilu menuju era digital, termasuk penerapan electronic voting (e-voting). Usulan ini disampaikan Romy dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7). Ia menekankan pentingnya Demokrasi 5.0, sebuah …
Jakarta, Vokalpublika.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sebanyak 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di 153 pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan tambang tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP. “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Rata-rata …
Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …
Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …
Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …
Batam, Vokalpublika.com – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Yayasan Sahabat Ainon Ibrahim (YSAI) menggelar khitanan massal bertajuk “Dengan Berkhitan Semoga Menjadi Anak yang Sholeh” pada Minggu, 6 Juli 2025. Kegiatan sosial ini berlangsung di Pulau Lance, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan melibatkan 25 anak dari keluarga kurang mampu …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
Karimun, VokalPublika.com — Di tengah bisingnya dunia politik yang kerap dipenuhi gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada satu sosok yang memilih berjalan berbeda. Ia tak banyak bicara di media, tapi langkahnya senantiasa terasa di tengah masyarakat. Dialah Hj. Rohani, politisi perempuan yang kini melangkah lebih jauh dari DPRD Kabupaten Karimun ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. …
Karimun, vokalpublika.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Karimun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD yang dinilai lebih sibuk tampil di media daripada menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan terbuka yang diterima redaksi pada Senin (10/6). Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menjadi salah …
Karimun, 25 Mei 2025 — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Raden Richky Dwi Muhardi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Karimun periode 2022–2025, dinamika politik kepemudaan mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuat sebagai bakal calon ketua periode selanjutnya adalah Hairun Amirin, S.AP, seorang aktivis muda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan di Karimun. …
Jakarta, Vokal Publika — DPP PROJO akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online. Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko, menyebut narasi yang berkembang saat ini sarat dengan framing jahat dan fitnah murahan yang mencoba mendiskreditkan sosok Ketua Umum mereka. “Stop narasi sesat dan framing jahat terhadap …
Comments are not available at the moment.