Kasus Hak Tenaga Medis RSUD Thomsen Nias, Wakil Ketua DPRD Nias Geram dan Akan Gelar RDP.

NIAS, vokalpubika.com Sikapi masalah hak-hak tenaga medis yang diduga diabaikan oleh Management RSUD Thomsen Nias, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias, Sumatera Utara, berencana akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Agenda yang akan dibahas yakni permasalahan antara Management RSUD Thomsen Nias dan Tenaga medis berkaitan insentif yang masih belum dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias (Maspena Gulo. SE) Ketika diwawancarai wartawan via seluler. Jumat (22//8/2025)

“Kita akan minta Komisi terkait dan jadwalkan RDP dalam waktu dekat. Jika dibutuhkan, kita bahkan akan bentuk Pansus (Panitia Khusus). Kita tidak mau ini berlarut-larut”, Ucapnya

Maspena mengharapkan kiranya masalah internal antara Management RSUD Thomsen Nias dan Tenaga medisnya dapat segera dituntaskan. 

Tidak hanya itu, Pimpinan DPRD ini juga mendesak Bupati Nias (Yaatulo Gulo) untuk turun tangan dan mengevaluasi Direktur RSUD Thomsen Nias, karena dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan internalnya sehingga permasalahan hak-hak tenaga medis menjadi konsumsi publik dan membuat masyarakat menjadi korban.

 “Kami tegaskan bahwa ini masalah kemanusiaan dan masyarakat jadi korban atas ketidakmampuan Management RSUD Thomsen Nias menyelesaikan masalah dan dikhawatirkan berdampak luas dengan nyawa manusia”, Pungkasnya

Maspena juga menyayangkan penutupan sementara Pelayanan tindakan bedah di RSUD Thomsen Nias atas dampak kisruh insentif yang mengakibatkan ketiadaan tenaga medis.

“Penghentian pelayanan bedah ini memalukan nama baik Kabupaten Nias. Bangunan Rumah sakit bernilai ratusan milyar itu malah menutup pelayanan bedah. Inilah bukti minimnya kemampuan seorang Direktur Rumah Sakit”, Tandasnya

Berkaitan dengan anggaran untuk tenaga medis yang belum dibayarkan sejak Tahun 2024, Maspena juga mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 yang telah selesai, Namun terungkap pembayaran insentif tenaga medis ternyata masih belum dibayarkan serta Diduga anggaran tersebut telah dialihkan ke agenda lain, Makanya belum dibayarkan.

“Pertanyaan kita, Apakah anggaran RSUD Thomsen Nias Tahun 2024 itu sudah disalurkan kepada tenaga medis Dokter bedah atau belum.?”, imbuhnya

Persoalan dengan aturan faceprint, lanjut Maspena, Untuk diketahui bahwa Dokter bedah di RSUD Thomsen Nias itu yakni (dr Yamoguna Zega & dr. Victor Telaumbanua) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias. Sedangkan untuk Dokter bedah (dr. Hadjriadi Syah Aceh & dr. Jefri Adikam Sitepu) adalah tenaga medis yang diperbantukan atau dokter tamu.

Jadi aturan absensi digital (faceprint) dalam seyogyanya hanya diperuntukkan bagi pegawai dan tenaga medis organik dalam rangka mendukung pemberian Tunjangan Tidak Tetap (TTP) dan bukan bagi tenaga medis yang diperbantukan atau dokter tamu yang pembayarannya berupa insentif.

“Hingga saat ini kita belum mengetahui jika benar aturan baru. Jika ada, seharusnnya disampaikan secara luas agar diketahui oleh para tenaga medis”, Terang Maspena

Sementara Direktur RSUD Thomsen Nias melalui Kabid Keuangan & Perencanaan (Ersan Kenedy Harefa) dalam pernyataan press rilis yang diterima wartawan, Membantah telah menahan hak para tenaga medis. Ersan menegaskan tidak ada satupun Hak yang ditahan jika seluruh kewajiban telah dipenuhi.

Dasar pembayaran insentif ini ditentukan dari kehadiran yang terekam melalui sistem faceprint.

“Sistem absensi digital itu memastikan bahwa setiap pembayaran memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan”, Kata Ersan. (DZ)