Kabid Humas Polda Sumut ‘Naik Suara’ Wartawan Ditegur Rekaman Dilarang Berita Diancam Sanksi Hukum

MEDAN – vokalpublika.com
Dialog konfirmasi antara jurnalis dan aparat kepolisian di Sumatera Utara memanas. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, diketahui sempat “naik suara” ketika dikonfirmasi wartawan soal dugaan aktivitas perjudian yang masih beroperasi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Ketegangan bermula ketika wartawan menanyakan tindak lanjut pasca penggerebekan lokasi perjudian di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, pada Sabtu (9/8/2025). Meski sempat disegel, lokasi tersebut disebut kembali beroperasi pada malam harinya.

Namun alih-alih memberikan klarifikasi substantif, Kombes Ferry justru menyoroti gaya pemberitaan media. Ia menilai sejumlah wartawan kerap hanya menyoroti sisi negatif kinerja kepolisian.

“Kenapa humas polres itu menjauhi kalian? Karena kalian selalu memberitakan yang jelek saja,” ucap Ferry dengan nada meninggi saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).

Perwira menengah itu bahkan menyebut banyak nama wartawan di daftar kontak pribadinya ia beri label “wartawan judi”, karena sering menulis soal praktik perjudian di Sumut.

Soroti Etika Pers, Tapi Diduga Menyimpang dari Fungsi Kehumasan

Dalam perbincangan yang terekam, Kombes Ferry mencoba mendikte wartawan soal Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia menyebut “berimbang” berarti menulis satu berita positif dan satu negatif tentang kepolisian.

“Ngerti nggak kode etik? Berita berimbang itu satu bagus satu jelek. Kalau kalian tulis jelek terus, berarti tidak berimbang,” katanya.

Pernyataan itu dinilai jurnalis sebagai bentuk pemahaman keliru tentang prinsip keberimbangan pers. Sebab, konfirmasi dalam berita bukanlah soal membagi porsi positif-negatif, melainkan memberi ruang kepada semua pihak agar berkomentar atas informasi yang dipersoalkan.

Saat awak media menegaskan tujuan konfirmasi hanyalah untuk memperoleh tanggapan resmi terkait dugaan perjudian yang masih berlangsung, Ferry justru balik mengancam tidak akan menjawab lagi konfirmasi dari media tersebut.

“Habis ini saya sudah tidak menjawab lagi ya bro, cukup saya tanggapi,” ujarnya menutup pembicaraan.

Rekaman Konfirmasi Dipersoalkan, Wartawan Diancam Sanksi Hukum

Ketika wartawan menyebut bahwa percakapan tersebut direkam sebagai bukti konfirmasi, Ferry kembali berang. Ia memperingatkan agar rekaman tidak dipublikasikan tanpa izin dirinya.

“Kalau mau merekam harus izin dulu. Kalau diupload tanpa izin, siap-siap kena sanksi hukum,” tegasnya.

Ferry mengklaim aturan tersebut merujuk pada ketentuan Dewan Pers, meski sejatinya Dewan Pers tidak mengatur larangan publikasi hasil konfirmasi narasumber selama dilakukan sesuai etika jurnalistik.

Bahkan, Ferry sempat menyoal keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dan uji kompetensi.

“Anda sudah UKW? Gabung di PWI atau SMSI? Nanti saya kontak sajalah,” ucapnya tanpa menjelaskan maksud pernyataan tersebut.

Berbanding Terbalik dengan Semangat “Presisi” Kapolri

Sikap Kabid Humas Polda Sumut ini dinilai berlawanan dengan semangat “Polri Presisi” yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri sebelumnya menekankan pentingnya keterbukaan dan kritik publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap aparat.

“Kami tekankan kepemimpinan yang melayani. Tolong koreksi anak-anak buah kami,” ujar Jenderal Sigit dalam salah satu arahannya.

Namun, di lapangan, semangat transparansi itu tampak belum sepenuhnya diterapkan. Respons emosional dan ancaman terhadap wartawan justru memperlebar jarak antara polisi dan publik yang mestinya dijembatani oleh fungsi kehumasan.

Media memiliki hak konstitusional untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi publik, termasuk menyoroti dugaan penyimpangan aparat. Prinsip keberimbangan berarti menghadirkan keterangan semua pihak, bukan membagi citra positif-negatif.
Sementara, ancaman pidana terhadap kegiatan jurnalistik yang dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi terhadap kemerdekaan pers.