Inspiring Teacher di Pemalang Terus Tuai Polemik, Kegiatan Ditunda Hindari Aksi Massa. Andy Rahmat : Uang Guru Tidak Dikembalikan Kita Aksi, Tak Ada Posisi Tawar!

Pemalang, Jawa Tengah, vokalpublika.com — Acara “Pemalang Inspiring Teacher 2025” yang dijadwalkan 30 Agustus 2025 menuai kritik keras dari praktisi hukum dan elemen masyarakat. Meski panitia menyebut kegiatan dibiayai “anggaran mandiri” tanpa APBD, kewajiban kontribusi Rp200 ribu per peserta dinilai janggal dan berpotensi masuk kategori pungutan liar (pungli).

Menurut praktisi hukum Imam Subiyanto, SH., MH., CPM, penggunaan istilah anggaran mandiri tidak serta-merta membebaskan panitia dari kewajiban hukum.

“Jika iuran Rp200 ribu ditarik kolektif lewat mekanisme K3S/KWK—sehingga unsur sukarela hilang—itu berubah menjadi pungutan tanpa dasar hukum dan rawan masuk ranah pungli,” tegas Imam Subiyanto, S.H., M.H., C.P.M., Senin (25/8/2025), di Kantor Hukum Putra Pratama.

Imam menegaskan dalih “investasi pendidikan” tidak dapat dijadikan legitimasi. Peningkatan kompetensi guru merupakan tanggung jawab negara/daerah melalui APBN/APBD, bukan dibebankan kepada guru dengan pungutan yang “dikemas” seolah sukarela.

Ia juga menyoroti dampak pada guru honorer yang berpenghasilan rendah. Memberi beban biaya tambahan atas nama peningkatan mutu, sementara daya beli guru honorer lemah, artinya bertentangan dengan asas keadilan.

Imam, yang dikenal aktif di media sosial—mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberi ruang pada pungutan berlabel “partisipasi sukarela” yang praktiknya mengikat/ditargetkan.

“Gerakan kolektif pendidikan itu baik, asalkan akuntabel, transparan, dan berbasis regulasi. Jika tidak, acara ini berpotensi masuk kategori pungli berkedok pendidikan,” tandasnya.

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu menyatakan sikap tegas.

“Informasi terkini yang kami terima dari hasil rapat koordinasi pihak terkait, kegiatan Inspiring Teacher 2025 tetap akan digelar, untuk menghindari aksi massa pihak penyelenggara menunda kegiatan tersebut.

“Sikap kami teguh. Jika tetap uang pendaftaran guru tidak dikembalikan, kita akan melakukan aksi saat acara tersebut diadakan.
Dan itu tidak ada posisi tawar,” ungkap Andy Rahmat Prasetyo selaku Dewan Penasehat Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu, Kamis 28 Agustus 2025.

Lanjut Andy mengatakan, pihaknya akan terus mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang agar menghentikan perilaku pungli. Apalagi marketnya sampai melibatkan guru yang merupakan tenaga pendidik, “Pahlawan tanpa tanda jasa”.

“Stop perilaku pungli dan pengondisian yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Seharusnya guru diperhatikan, bukan malah diperlakukan (dilibatkan) seperti itu,” tegas Andy.

Sementara, Ismun Hadiyo, S.Pd., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, pihaknya membenarkan bahwa pada siang ini diadakan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut, Ismun mengatakan bahwa rapat yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP dan beberapa Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) membahas adanya rencana kunjungan Menteri Dikdasmen. Saat disinggung soal kegiatan Inspiring Teacher, Ismun mengaku mendapat informasi bahwa kegiatan tersebut ditunda. Lantas menyarankan awak media menanyakan lebih lanjut ke pihak penyelenggara.

“Tadi saya rapat koordinasi di SMP 2 terkait kunjungan Menteri Dikdasmen, Yang Hadir Kepala Sekolah SMP, dan beberapa KWK,” jawab Ismun.

“Ada info dari penyelenggara , giat (Inspiring Teacher) tersebut ditunda,” lanjut Ismun melalui pesan singkat. (AL)