HUT Kepri ke-23: Kemakmuran yang Dijanjikan atau Kesengsaraan yang Masih Dirasakan?

Vokalpublika.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memasuki usia ke-23 tahun. Di tengah gegap gempita perayaan hari jadi, muncul pertanyaan besar yang patut direnungkan: apakah Kepri benar-benar telah mencapai kemakmuran yang dijanjikan, atau justru masih menyisakan kesenjangan dan kesulitan bagi sebagian warganya?

Pertanyaan itu salah satunya disampaikan oleh Raja Pradigjaya, mahasiswa asal Kepri yang kini menempuh pendidikan di Pekanbaru. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk merefleksikan kembali janji kesejahteraan yang kerap digaungkan pemerintah.

“Kepri memiliki potensi besar, tetapi masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” ujar Raja.

Potensi Besar, Realisasi Belum Merata

Kepri yang dimekarkan dari Provinsi Riau pada 2002 silam menyimpan kekuatan strategis: letak geografis di jalur pelayaran internasional, kekayaan laut melimpah, serta kawasan industri seperti Batam dan Bintan. Semua itu semestinya menjadi modal untuk mendorong kemajuan.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam pemerataan pembangunan. Pulau-pulau besar seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan berkembang pesat dengan infrastruktur modern dan konektivitas digital. Sementara itu, banyak pulau kecil masih bergelut dengan keterbatasan listrik, internet yang lemah, serta minimnya layanan pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan & Pengangguran Masih Membayangi

Meski pertumbuhan ekonomi Kepri terbilang positif, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Banyak buruh di Batam kehilangan pekerjaan akibat industri yang lesu, sementara nelayan di pulau-pulau kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena hasil tangkapan menurun dan biaya hidup meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kepri masih berada di atas rata-rata nasional. Sebagian besar penganggur adalah usia produktif, yang sering kali tidak memiliki akses pelatihan keterampilan maupun lapangan kerja layak di luar sektor informal.

Krisis Lingkungan Mengancam Masa Depan

Selain masalah ekonomi, kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius. Penambangan pasir laut di beberapa wilayah diduga memicu abrasi dan merusak ekosistem pesisir. Penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) serta pembalakan liar di hutan lindung turut memperparah kerusakan lingkungan.

Sayangnya, penegakan hukum dinilai masih lemah. Banyak laporan masyarakat terkait pelanggaran lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas.

Momentum Perubahan, Bukan Sekadar Pesta

Perayaan HUT Kepri ke-23 seharusnya bukan hanya ajang pesta, tetapi menjadi titik balik untuk mewujudkan janji kesejahteraan yang merata. Pemerintah provinsi dituntut mendengar suara rakyat, terutama yang tinggal di pulau-pulau terluar, agar kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh segelintir wilayah.

“Usia hanyalah angka. Yang penting adalah sejauh mana kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, dari pusat kota hingga pelosok pulau,” tegas Raja Pradigjaya.