Dugaan Perselingkuhan dan Penyalahgunaan Dana Desa, Kades Hilitobara Tuai Sorotan Publik

Kabupaten Nias Selatan, 14/11/2025 — Publik Kabupaten Nias Selatan digegerkan oleh beredarnya kabar dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam, Armanhati Bu’ulolo. Informasi tersebut muncul melalui unggahan akun media sosial “Berita Pelosok Terkini” yang menampilkan narasi bahwa sang kepala desa diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan di wilayah Teluk Dalam.

Tidak hanya soal hubungan pribadi, unggahan itu juga memunculkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang dikaitkan dengan hubungan tersebut. Disebutkan bahwa sebagian dana desa diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembangunan rumah mewah yang dikaitkan dengan perempuan yang disebut selingkuhannya.

Menanggapi kabar yang beredar, seorang warganet mengaku telah menghubungi langsung Armanhati Bu’ulolo untuk meminta klarifikasi. Dalam tanggapannya, sang Kades menyebut bahwa pihak keluarga perempuan itu “telah mengetahui hubungan tersebut dan tidak mempermasalahkannya”. Pernyataan tersebut justru menambah polemik karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjunjung moral dan etika dalam menjalankan tugas.

Respons publik pun mengalir deras melalui media sosial. Sejumlah warganet menyayangkan tindakan tersebut dan menilai perilaku itu tidak pantas dilakukan seorang kepala desa. “Sangat disayangkan. Mungkin ini contoh bagi kepala desa lainnya agar tidak bertindak seperti itu,” tulis salah seorang pengguna Facebook menanggapi klarifikasi sang Kades.

Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat desa bukan hanya urusan moral pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat atau bertentangan dengan norma sosial. Jika pelanggaran terbukti, kepala desa dapat diberhentikan sementara hingga diberhentikan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30, dan 31 UU Desa serta PP 43 Tahun 2014.

Selain itu, jika terdapat unsur pidana seperti perzinaan, kasus ini dapat dijerat Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi juga dapat dikenakan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman 4 hingga 20 tahun penjara. Jika terdapat dampak psikis terhadap pasangan sah, ketentuan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dapat diterapkan.

Publik kini menyoroti serius isu kemungkinan aliran Dana Desa dalam dugaan hubungan terlarang tersebut. Unggahan Berita Pelosok Terkini menyebut dana desa diduga digunakan untuk kebutuhan pribadi hingga pembangunan rumah mewah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Inspektorat maupun pemerintah daerah. Namun, desakan publik agar pemerintah melakukan audit dan investigasi semakin kuat.

Sejumlah warga meminta Inspektorat Kabupaten Nias Selatan segera turun tangan, Pemerintah Kecamatan Teluk Dalam memanggil oknum kepala desa, dan aparat penegak hukum mengusut kemungkinan penyalahgunaan dana desa. Masyarakat menegaskan bahwa jabatan kepala desa adalah simbol moral yang harus memberikan teladan, bukan sebaliknya.

(Deni Zega)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)