Dugaan oknum ASN DLHK Kepri Telantarkan Wanita Hamil 8 Bulan, Kasus Panas Menuju Jalur Hukum

Tanjung Pinang, Vokalpublika.com – Kasus dugaan penelantaran perempuan hamil yang melibatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengundang perhatian publik.inisial E, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri, diduga meninggalkan Nadiawati, wanita yang kini mengandung anaknya dan sudah memasuki usia kehamilan delapan bulan.

Persoalan ini bukan sekadar masalah pribadi. Integritas ASN yang seharusnya menjadi teladan dipertaruhkan. Terlebih, kronologi kasus menunjukkan upaya mediasi yang berulang kali gagal, bahkan disertai dugaan pelecehan verbal oleh pihak keluarga terlapor.

Nadiawati, yang kini didampingi aktivis perlindungan perempuan dan anak Bunda Anis Anorita Zaini, memutuskan menempuh jalur hukum setelah lebih dari satu bulan tak mendapatkan itikad baik dari terlapor maupun keluarganya.

Laporan yang Tak Direspons

Kasus ini pertama kali dilaporkan Nadiawati ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tanjungpinang. Namun, lebih dari sebulan laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut berarti.
“Seperti diabaikan. Tidak ada langkah konkret,” ujar Nadiawati melalui pesan WhatsApp.

Kekecewaan ini membuatnya mencari jalur pendampingan lain. Kesempatan itu muncul ketika ia menonton siaran langsung TikTok Bunda Anis yang membahas isu perlindungan perempuan dan anak. Dari situ, Nadiawati memberanikan diri menghubungi Anis untuk meminta bantuan.

Upaya Pertemuan di DLHK

Bersama Bunda Anis, Nadiawati mengirim surat pengaduan resmi ke DLHK Kepri dan berupaya menemui E di kantornya. Namun, upaya menghubungi E melalui telepon dan WhatsApp selama sepekan tak membuahkan hasil.

Saat pertemuan pertama di kantor DLHK, E menampik memiliki hubungan lebih dari sekadar teman, meski Anis menunjukkan bukti komunikasi video call antara dirinya dan Nadia. E kemudian menghentikan pembicaraan dengan alasan harus mengikuti rapat.

Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian DLHK, Azika, sempat berjanji akan memanggil E. Namun, setelah sepekan tanpa kabar, pertemuan lanjutan kembali hanya menghasilkan berita acara yang disebut akan dilaporkan ke BKD.

Awal Hubungan dan Putus Komunikasi

Nadiawati mengaku mengenal E melalui media sosial dan menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Ia mengetahui dirinya hamil pada 28 November 2024. Saat itu, E masih berinteraksi seperti biasa hingga Juni 2025, ketika istrinya mengetahui kabar kehamilan tersebut.
Sejak itu, E memutus komunikasi dan memblokir semua akses kontak.

Pertemuan dengan Istri Terlapor

Ketegangan memuncak saat Anis dan Nadia menemui E bersama istrinya. Istri E melarang perekaman, mengusir asisten pribadi Anis, bahkan mengeluarkan pernyataan yang dianggap sebagai pelecehan verbal. Ia menunjukkan surat dokter yang menyebut suaminya hanya memiliki kemungkinan 5% untuk menyebabkan kehamilan, lalu menuduh Nadia memiliki hubungan dengan pria lain.

“Saya tidak terima pelecehan verbal seperti itu. Apalagi ini di tengah upaya kami mencari penyelesaian,” tegas Anis.

Nadia sempat menanyakan apakah E bersedia membantu biaya persalinan dan kebutuhan anak kelak. Istri E dengan tegas menjawab bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan maupun tanggung jawab.

Menuju Jalur Hukum

Merasa tidak ada itikad baik, Anis dan Nadia memutuskan melanjutkan perkara ini ke ranah hukum.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi. Ini menyangkut citra ASN dan perlindungan perempuan. Instansi terkait wajib mengambil tindakan tegas,” ujar Anis.

Upaya Konfirmasi

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi VokalPublika.com telah mencoba menghubungi E untuk meminta klarifikasi, namun belum ada tanggapan.