- BeritaMenjamurnya Perusahaan Abaikan Hak-hak Pekerja, DPC K-SPSI Kota Probolinggo sampaikan tuntutan ke disperinaker
- BeritaTingkatkan Kebersihan Lingkungan, Pemerintah Kecamatan Pemalang Gelar “Jumat Bersih”
- BeritaIntegritas Berbuah Prestasi, Satresnarkoba Polres Tanjung Perak Sabet Juara II
- BeritaSatpolairud Polresta Tanjungpinang Salurkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Pesisir dalam Program Jumat Berkah
- BeritaASWIN Kalbar Beri Apresiasi, Hasil Monitoring Lapangan Nilai Proyek Irigasi Rawa Tebas Komplek Berjalan Sesuai Standar Teknis Nasional
- BeritaBenny Utama dan Polda Sumbar Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Selamatkan Generasi Emas Indonesia
Diduga Pemalsuan Akta Kelahiran Anak Kandung, Seorang Ibu Minta Kepastian Hukum Setelah Hampir 3 Tahun Melapor
budi gautama 16 Jun 2026 122 Pontianak – Seorang ibu di Kota Pontianak mengaku menjadi korban dugaan pemalsuan data administrasi kependudukan terhadap anak kandungnya. Kasus tersebut telah dilaporkan sejak 10 Agustus 2023, namun hingga kini atau hampir tiga tahun berlalu, belum menunjukkan perkembangan hukum yang signifikan.
Berdasarkan kronologi yang diterima media, peristiwa bermula pada tahun 2013 ketika anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila lahir. Beberapa waktu setelah kelahiran anak tersebut, seorang kerabat keluarga yang diketahui bernama Syarif Taufik Akbar meminta izin untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan ingin merawatnya seperti anak sendiri.
Permintaan tersebut awalnya mendapat keberatan dari pihak keluarga. Namun setelah adanya penjelasan dan komitmen bahwa identitas orang tua kandung tidak akan disembunyikan, keluarga akhirnya memberikan izin pengasuhan.
Selama bertahun-tahun hubungan antara keluarga kandung dan pihak pengasuh berjalan baik. Namun pada November 2022, ibu kandung anak tersebut mengaku terkejut setelah mengetahui telah terbit Akta Kelahiran yang mencantumkan nama orang tua lain sebagai ayah dan ibu dari anak kandungnya.
Merasa keberatan, ibu kandung kemudian mengambil kembali anaknya dan meminta agar dokumen tersebut dibatalkan atau diperbaiki sesuai identitas yang sebenarnya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Akibat adanya perbedaan data antara surat keterangan lahir dengan akta kelahiran yang diterbitkan, korban mengaku mengalami berbagai kendala administrasi, termasuk dalam pengurusan data pendidikan anak.
Kasus ini kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan harapan memperoleh kepastian hukum. Namun hingga pertengahan tahun 2026, pelapor mengaku masih menunggu kejelasan penanganan perkara tersebut.
Menurut ketentuan perundang-undangan, dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang harus memuat data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terbukti terdapat pemalsuan data atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan tentang administrasi kependudukan.
Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut dokumen administrasi, tetapi juga hak identitas seorang anak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian publik mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak serta tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain di kemudian hari.(Tim)
Jakarta – vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting bertajuk The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement atau LANDLAB di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026). ADVERTISEMENT Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk …
MEDAN –vokalpublika.comBupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.M., menghadiri Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang akan dilaksanakan Ombudsman RI mulai Agustus hingga November 2026. ADVERTISEMENT …
DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan sistem keuangan berbasis digital. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Keuangan Desa, sebagai landasan dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. ADVERTISEMENT Sebagai tindak …
DAIRI –vokalpublika comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui pemanfaatan teknologi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pengelolaan Automatic Weather Station (AWS) beserta sarana pendukungnya antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, setelah …
Salak – vokalpublika.comBupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, menghadiri Pesta Oang-Oang dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Pakpak Bharat yang berlangsung di Lapangan Napasengkut, Kecamatan Salak, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dairi didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi, Iwan Taruna …
Sidikalang -vokalpublika.comRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang menyampaikan hak jawab sekaligus klarifikasi resmi atas pemberitaan yang dimuat salah satu media daring pada 29 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) berinisial BB. ADVERTISEMENT Melalui klarifikasi ini, Manajemen Rutan Kelas IIB Sidikalang menegaskan bahwa tuduhan adanya pemerasan sebesar Rp280 juta …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
