Demonstrasi 30 September di Polda Kepri, Solidaritas Masyarakat Serahkan Rapor Merah Tolak Kriminalisasi Wartawan

Batam, Vokalpublika.com – Solidaritas Masyarakat Peduli Gordon Silalahi Serahkan Rapor Merah sebagai Simbol Penolakan terhadap Kriminalisasi oleh Satreskrim Polresta Barelang Sekaligus Mendukung Percepatan Transformasi Reformasi Polri

Dukungan terhadap wartawan Kepri Online, Gordon Silalahi, terus meluas. Pada Selasa (30/9/2025), kelompok yang menamakan diri Masyarakat Peduli Gordon akan menggelar aksi damai di tiga titik strategis penegakan hukum: Polda Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam.

Aksi ini tidak sekadar simbolik. Massa akan menyerahkan rapor merah Kasatreskrim Polresta Barelang ke Polda Kepri sebagai bentuk protes atas dugaan kriminalisasi terhadap Gordon Silalahi. Menurut Koordinator Aksi, Leonard Panjaitan, kasus yang seharusnya bersifat perdata justru dipaksakan menjadi pidana.

“Ini bukan perkara pribadi Gordon saja. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Batam. Jika sengketa jasa bisa dipaksakan jadi pidana, maka siapa pun bisa dikriminalisasi,” tegas Leonard.

Dalam sidang sebelumnya, muncul fakta mengejutkan: Ikhwan, pelapor kasus, diduga tidak memiliki surat kuasa resmi dari perusahaan. Hal ini ditegaskan oleh Hendrik, Direktur PT Nusa Cipta Propertindo, serta diperkuat pengakuan pengacara perusahaan, Nasib Sihaan.

“Keduanya mengaku tidak pernah memberi kuasa kepada Ikhwan. Artinya pelaporan ini janggal, terkesan dipaksakan, bahkan jangan-jangan Ikhwan hanya dijadikan tumbal untuk menjerat Gordon,” jelas Leonard.

Pihak Gordon melalui kuasa hukumnya telah melaporkan empat anggota Polresta Barelang ke Propam Polda Kepri atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penyidikan. Langkah ini mendapat dukungan setelah Ombudsman Kepri menilai laporan tersebut tepat dan sesuai mekanisme pengawasan eksternal terhadap aparat.

Leonard mengingatkan, kasus Gordon tidak bisa dipandang sekadar kriminalisasi seorang wartawan. “Hari ini Gordon, besok bisa siapa saja. Jika sengketa uang jasa bisa dipaksakan jadi pidana, ini bukan hanya soal Gordon, tapi soal wibawa hukum di Batam,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa putusan hakim nantinya akan menjadi tolak ukur apakah pengadilan Batam masih dipercaya publik. “Yang kami perjuangkan bukan hanya nasib Gordon, tapi wajah penegakan hukum di mata masyarakat,” tambahnya.

Simbol rapor merah yang akan dibawa massa disebut sebagai tanda darurat hukum. “Rapor merah ini alarm keras bahwa penegakan hukum di Polresta Barelang sedang sakit,” tegas Leonard.

Surat pemberitahuan aksi akan dilayangkan pada Jumat (24/09/2025) ke Kapolda Kepri cq Intelkam Polda Kepri, dengan tembusan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Tim Transformasi Reformasi Kepolisian, hingga purnawirawan Jenderal Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Reformasi Kepolisian.

“Ini bentuk penegasan bahwa kami menolak segala bentuk kriminalisasi, terutama terhadap insan pers. Rapor merah kepada Kasat Reskrim beserta penyidik ini bukan hanya kritik, tapi peringatan serius jika kasus Gordon dibiarkan, reformasi kepolisian yang digaungkan Presiden bisa kehilangan makna,” pungkas Leonard.

Terakhir, Leonard berharap Propam Polda Kepri segera menindaklanjuti laporan Gordon terhadap empat anggota Polresta Barelang yang diduga menyalahgunakan kewenangan. “Propam harus membuktikan bahwa masih ada harapan publik terhadap mekanisme pengawasan internal Polri. Jika tidak, publik akan semakin yakin bahwa sistem benar-benar gagal,” tutupnya.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)