Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW 2026–2046, Dorong Pembangunan Berkelanjutan dan Berdaya Saing

SIDIKALANG –vokalpublika.com
Bupati Dairi, Vickner Sinaga, yang diwakili Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046 dalam rapat paripurna DPRD Dairi, Selasa (2/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Dairi Halvensius Tondang, serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam nota pengantar yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa penataan ruang wilayah merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dijelaskan, proses revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034 telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut antara lain pengajuan permohonan revisi RTRW kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah memperoleh rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi melalui mekanisme pencabutan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dairi juga telah menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah mendapatkan validasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Berbagai pembahasan teknis juga telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah terkait, serta Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, Pemkab Dairi juga telah mengikuti proses klarifikasi penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang bersama Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dimaksudkan sebagai upaya pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang yang pernah terjadi.

Dalam paparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046 mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Dairi yang meliputi ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan luas wilayah sekitar 208.360 hektare.

Adapun tujuan utama penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi adalah mewujudkan daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RTRW Kabupaten Dairi mengusung sejumlah kebijakan strategis, antara lain pemantapan fungsi sistem perkotaan yang berhierarki, fungsional, dan terintegrasi; peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien; serta pengembangan jaringan infrastruktur wilayah yang mendukung pusat-pusat permukiman, kawasan pertanian, dan destinasi pariwisata.

Selain itu, kebijakan lainnya meliputi peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan wilayah, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dilakukan secara terpadu, efektif, dan ramah lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Dairi juga menempatkan aspek perlindungan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama melalui upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sekaligus menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)