BIADAB! Penarikan Paksa Honda CR-V Milik Pensiunan Polisi Tanpa Surat Resmi, Debt Collector Diduga Langgar UU Fidusia dan Terancam Pidana Berat

Pontianak, vokalpublika.com— Aksi penarikan kendaraan bermotor secara brutal dan tanpa dasar hukum kembali terjadi. Sebuah mobil Honda CR-V warna silver milik pensiunan anggota kepolisian diduga dirampas oleh oknum debt collector tanpa dokumen sah. Fakta ini mengarah pada dugaan kuat pelanggaran serius terhadap hukum, termasuk UU Fidusia dan ketentuan pidana.

KRONOLOGIS MENCEKAM:
Insiden terjadi di rumah Kausar, saat yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan tidak berdaya. Di lokasi hanya terdapat kedua orang tuanya.

Tanpa prosedur hukum, sejumlah oknum yang mengaku sebagai debt collector tiba-tiba mendatangi rumah dan langsung melakukan upaya penarikan kendaraan.

Orang tua Kausar dengan tegas menghadang dan mempertanyakan legalitas. Namun, para oknum tersebut tidak mampu menunjukkan satu pun dokumen sah, baik surat tugas, sertifikat fidusia, maupun surat perintah penarikan.

Meski ditolak keras, kendaraan tetap dibawa secara paksa ke pihak yang disebut sebagai Mandiri Finance.

FAKTA MEMBONGKAR:
Dalam klarifikasi lanjutan, pihak Mandiri Finance menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat perintah penarikan terhadap unit kendaraan tersebut.

Pernyataan ini menjadi bukti kuat bahwa aksi tersebut diduga dilakukan secara ilegal oleh debt collector bodong**, tanpa dasar hukum dan di luar prosedur resmi.

REGULASI NEGARA DILANGGAR:
Tindakan ini jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia:

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan:

• Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak.
• Wajib berdasarkan sertifikat fidusia yang sah dan terdaftar.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mempertegas:

• Penarikan kendaraan harus melalui kesepakatan debitur atau putusan pengadilan.
• Tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, atau tindakan sepihak di lapangan.

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

• Debt collector wajib memiliki legalitas, sertifikasi, dan surat tugas resmi.
• Dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur ancaman atau perampasan.

POTENSI PIDANA SERIUS:
Jika terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis:

Pasal 368 KUHP (Pemerasan/Perampasan)
Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan)
Pasal 362 KUHP (Pencurian)
Pasal 335 KUHP (Perbuatan tidak menyenangkan/ancaman)

Karena secara nyata, kendaraan diambil tanpa hak dan tanpa dasar hukum sah

PERLAWANAN KELUARGA:
Orang tua Kausar secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk perampasan oleh debt collector ilegal. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak.

TEGAS UNTUK APARAT:
Kasus ini bukan sekadar sengketa pembiayaan, melainkan dugaan tindak pidana murni. Aparat penegak hukum di Kota Pontianak diminta tidak tutup mata.

Jika dibiarkan, praktik debt collector bodong akan terus merajalela dan mengancam keamanan masyarakat.

Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan pembiayaan. Pertanyaannya kini, siapa yang bermain di balik praktik ilegal ini?

Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci. Tanpa itu, hukum hanya akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
(Tim-Red)