Bea Cukai Bentuk Satgas Pemberantasan Penyelundupan Nasional

Jakarta,Vokalpublika.com— Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penyelundupan melalui Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-135/BC/2025 tertanggal 14 Juli 2025. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari langkah strategis penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan secara nasional. Hal ini sekaligus menjadi respons atas meningkatnya indikasi pelanggaran yang terjadi lintas wilayah kerja.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa keberadaan Satgas Pemberantasan Penyelundupan diharapkan dapat memperkuat peran Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara, fasilitator perdagangan, pelindung masyarakat, dan pendukung industri dalam negeri.

“Langkah ini mencerminkan fokus Bea Cukai terhadap transformasi integritas, digitalisasi data, penguatan tata kelola, serta kolaborasi lintas unit dan pemangku kepentingan,” ujar Budi.

Menurutnya, pembentukan satgas menjadi tindak lanjut atas kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran yang tidak terbatas pada satu wilayah saja. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang terpusat secara nasional untuk menjamin penegakan hukum yang lebih menyeluruh.

“Dengan pendekatan ini, Bea Cukai menargetkan penurunan kebocoran penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perlindungan terhadap industri domestik, serta terciptanya iklim usaha yang adil,” tegasnya.

Satgas ini dibentuk dengan sejumlah tujuan utama, yakni mencegah masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia, memaksimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan, melindungi masyarakat dari barang terlarang, memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan.

Operasi pemberantasan penyelundupan oleh Satgas akan berlangsung sejak 15 Juli hingga 31 Desember 2025, dengan cakupan wilayah operasi meliputi seluruh wilayah Indonesia. Fokus operasi diarahkan ke sejumlah area rawan penyelundupan seperti pelabuhan utama (Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Cikarang Dry Port, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta), bandara internasional (Soekarno-Hatta, Juanda, dan I Gusti Ngurah Rai), wilayah pesisir timur Sumatera, perairan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, serta perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Selain itu, pengawasan juga mencakup kawasan yang menerima fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan area dengan kemudahan impor tujuan ekspor.

Adapun sasaran operasi meliputi importir dan pemilik barang, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), awak sarana pengangkut, pelintas batas, agen pengangkut, hingga pelaku usaha yang menerima fasilitas kepabeanan. Satgas ini akan menjalankan fungsi pencegahan penyelundupan, pemetaan modus pelanggaran, penindakan dan penyidikan tindak pidana, hingga mendorong peningkatan kepatuhan.

“Operasional Satgas ini dijalankan berdasarkan lima prinsip strategis utama, yakni deteksi dini berbasis teknologi dan data, manajemen risiko, efisiensi penggunaan sumber daya, kolaborasi lintas instansi, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten,” papar Budi.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Satgas ini bukan hanya menyasar pelanggaran fisik semata, tetapi juga penguatan pengawasan berbasis data dan pemetaan menyeluruh terhadap potensi pelanggaran di sektor kepabeanan.

“Satgas ini menjadi bentuk nyata komitmen Bea Cukai terhadap keadilan, integritas, dan perlindungan kepentingan nasional,” tutupnya.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)