Home » Berita » AWPB Kecam Eksploitasi Kedok Study Tour: Siswa TK Tak Ikut Tetap ‘Dipalak’ Ratusan Ribu Rupiah”

AWPB Kecam Eksploitasi Kedok Study Tour: Siswa TK Tak Ikut Tetap ‘Dipalak’ Ratusan Ribu Rupiah”

Alwi Assagaf 03 Apr 2026 355

Pemalang, Vokalpublika.com – Kebijakan kegiatan study tour yang direncanakan oleh sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi di Kabupaten Pemalang memicu gelombang protes dari wali murid. Kegiatan yang dinilai tidak realistis secara biaya dan jarak ini diduga kuat memiliki muatan bisnis yang merugikan orang tua siswa.

​Data yang dihimpun menunjukkan TK Pertiwi Pelutan menetapkan biaya sebesar Rp850.000 bagi peserta yang berangkat ke Yogyakarta pada 10 April 2026 mendatang. Namun, yang paling menuai kecaman adalah adanya beban biaya sebesar Rp550.000 bagi siswa yang tidak ikut serta.

​Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB), Alwi Assagaf, menyatakan bahwa kebijakan ini terkesan dipaksakan dan jauh dari esensi pengembangan pengetahuan siswa usia dini.

Baca juga:  Parosil Mabsus Janjikan Reward bagi 50 Anggota Paskibraka Lampung Barat

​”Informasi yang kami terima, wali murid mengeluh karena biaya yang dipatok sangat mencekik. Terlebih bagi mereka yang tidak ikut tetap diwajibkan membayar lebih dari setengah harga. Ini kebijakan yang tidak masuk akal dan sangat membebani masyarakat kurang mampu,” tegas Alwi atau yang biasa disapa Mas All, Jum’at 3 April 2026.

​Selain masalah biaya, faktor keselamatan dan efektivitas juga dipertanyakan. Jarak Pemalang ke Yogyakarta dinilai terlalu jauh untuk anak usia TK. Banyak orang tua yang mengaku sengaja menabung di sekolah untuk persiapan jenjang SD—seperti membeli seragam dan perlengkapan sekolah—bukan untuk kegiatan wisata yang dibungkus label edukasi.

Baca juga:  Kebakaran di Pakubalaho Bulukumba, Warga Bersama Damkar Sigap Padamkan Api Padamkan Api

​Senada dengan kondisi di Pelutan, TK Pertiwi Sewaka juga dikabarkan merencanakan kegiatan serupa ke Semarang dengan biaya sekitar Rp450.000.

​Menanggapi derasnya keluhan tersebut, AWPB mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora) serta Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera turun tangan mengevaluasi kebijakan sekolah-sekolah tersebut.

​”Kami berharap Pemkab Pemalang peka. Bagi masyarakat kecil, bisa menyekolahkan anak saja sudah syukur. Jangan sampai wacana ini menjadi beban psikologis bagi siswa yang tidak ikut. Mumpung masih berupa rencana, kami minta pemangku kebijakan segera membatalkan aturan yang memberatkan ini,” tambah Alwi.

Baca juga:  8 Bulan Kantor Desa Lampuara Tersegel,Belum Ada Titik Temu & Ketegasan Pemerintah Kabupaten Luwu

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak TK Pertiwi Pelutan maupun TK Pertiwi Sewaka belum memberikan keterangan resmi meskipun tim AWPB telah berupaya melakukan konfirmasi dan meninggalkan kontak komunikasi. (Tim AWPB).

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Akses Pulih, Jembatan Armco Sungai Gesing di Desa Penakir Resmi Beroperasi

Alwi Assagaf

10 Apr 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Akses transportasi di Dukuh Sawangan, Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, kini kembali normal. Pembangunan Jembatan Armco yang melintasi Sungai Gesing telah rampung dan resmi dapat dilalui masyarakat mulai Jumat (10/4/2026). ​Jembatan yang memiliki panjang 7,5 meter dan lebar 5 meter ini menjadi solusi permanen setelah infrastruktur sebelumnya hancur akibat bencana banjir …

Pemkab Dairi Perkuat Ketahanan Air Danau Toba Lewat Operasi Modifikasi Cuaca Terpadu

Clara T S

10 Apr 2026

DAIRI/vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dengan mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Program strategis ini dijalankan oleh Perum Jasa Tirta I bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), berkolaborasi dengan BMKG sebagai respons terhadap potensi kemarau lebih awal pada tahun 2026. …

​Jaga Konsistensi, Yogo Darminto Pastikan 234 SC Pemalang Bukan Sekedar Ormas, Siap Hadir untuk Masyarakat

Alwi Assagaf

10 Apr 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 234 SC DPC Kabupaten Pemalang kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui program rutin “Jumat Berkah”. Aksi nyata ini dilaksanakan dengan membagikan ratusan paket nasi kotak kepada masyarakat di sekitar kawasan Pasar Lowak, Pemalang, Jumat (10/4/2026). ​Kegiatan dipimpin langsung oleh perwakilan bidang Hankam, Munoh dan Ardi, bersama jajaran kader. Munoh menyatakan …

ATR/BPN Jadi Penopang Utama PSN Pelabuhan Tanjung Carat, Dorong Investasi dan Konektivitas Nasional

Clara T S

10 Apr 2026

Palembang/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan inti pelabuhan hingga area pendukungnya. Menteri ATR/Kepala BPN, …

Wamen ATR/BPN Tekankan Integritas Profesi Penilai dalam Momentum Halalbihalal MAPPI

Clara T S

10 Apr 2026

Jakarta/vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai saat menghadiri acara halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (8/4/2026), di Jakarta. Dalam sambutannya, Ossy menyampaikan bahwa momentum Idulfitri seharusnya menjadi refleksi bagi setiap individu, …

ATR/BPN Dukung Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Perempuan, Dorong Ketahanan Ekonomi Keluarga

Clara T S

10 Apr 2026

Jakarta/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan serta mekanisme legalitas tanah sebagai lokasi pilot project program berbasis pemberdayaan perempuan tersebut. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x