- BeritaDunia Politik Kembali Tercoreng, Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Seret Nama Bupati Kupang
- UncategorizedDAIRI KE FINAL! MENANG TELAK 5-1 ATAS LANGKAT
- UncategorizedHumanis Tak Dihargai, Tegas Disalahkan: Penataan Pasar Sidikalang Butuh Kesadaran Pedagang
- UncategorizedMuscam Golkar Parbuluan Perkuat Konsolidasi, Sihar Sitohang Kembali Pimpin PK Periode 2026–2030
- AdvertorialMuscam Golkar Parbuluan Perkuat Konsolidasi, Sihar Sitohang Kembali Pimpin PK Periode 2026–2030
- UncategorizedDari Masjid Ar-Rahman Parongil, Doa Mengalir untuk Masa Depan Dairi, Jemaah Harapkan PT DPM Beroperasi
APBD 2026 Palopo Gagal Disahkan, Kesalahan Kolektif
Redaksi 02 Dec 2025 289 [Afrianto Nurdin Sesalkan DPRD Tak Gunakan Instrumen Konstitusionalnya]
PALOPO – Kisruh kegagalan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo tahun 2026 terus menuai kritik tajam.
Kandidat Doktor Ekonomi Pembangunan sekaligus aktivis pendampingan ekonomi di Luwu Raya, Afrianto Nurdin, angkat bicara melalui laman media sosialnya, menegaskan bahwa krisis anggaran ini adalah “kegagalan bersama” antara eksekutif dan legislatif.
Dalam tanggapannya yang diunggah baru-baru ini, Afrianto secara keras menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, yang menurutnya turut bertanggung jawab atas lahirnya “SEJARAH BARU PALOPO TANPA APBD.”
Afrianto menekankan bahwa DPRD bukan hanya lembaga yang pasif menunggu dokumen dari Pemerintah Kota.
“DPRD memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan instrumen untuk mencegah atau mempercepat penyelesaian krisis anggaran,” tulisnya.
Ia mempertanyakan mengapa DPRD tidak menggunakan instrumen konstitusional mereka, seperti hak interpelasi, hak angket, atau pernyataan sikap resmi, jika memang Pemerintah Kota terbukti sengaja mengulur waktu atau menahan dokumen APBD.
”Jika DPRD Kota Palopo tidak menggunakan kewenangannya secara proaktif, maka ia turut bertanggung jawab atas ‘SEJARAH BARU PALOPO TANPA APBD’,” tegas Afrianto.
Namun, kritik Afrianto tidak hanya tertuju pada legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk curiga jika terjadi disharmonisasi akut antara Eksekutif dan Legislatif.
Menurutnya, kebuntuan ini bisa saja disebabkan oleh dua hal dari sisi DPRD yakni
kurangnya pendekatan kolaboratif yang berujung gagalnya upaya kerja sama yang harmonis.
Tuntutan Anggaran yang Tidak Rasional:
DPRD diduga mengajukan tuntutan anggaran di luar batas kewajaran yang menghambat proses teknokrasi APBD.
”Ini bukan pembenaran atas keterlambatan eksekutif saja, tetapi menunjukkan bahwa kebuntuan sering bersifat dua arah,” pungkasnya.
Pernyataan Afrianto Nurdin ini memperkuat pandangan publik bahwa masalah APBD Palopo tahun 2026 merupakan cerminan kegagalan komunikasi dan kolaborasi politik antara dua lembaga penting di Kota Palopo.(***)
Kupang, vokalpublika – Dunia politik Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Peristiwa yang dilaporkan seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM tersebut kini ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). ADVERTISEMENT Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi di rumah …
PARBULUAN – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Konsolidasi Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Dairi terus bergerak. Kali ini, Kecamatan Parbuluan menjadi bagian dari agenda penguatan organisasi melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam), sebagai upaya menyatukan kekuatan kader, memperkuat loyalitas, dan membangun soliditas partai hingga tingkat desa. Muscam Partai Golkar Kecamatan Parbuluan berlangsung Kamis (12/11/2026), dihadiri langsung Ketua DPD II …
DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …
DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …
DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …
Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
