Aksi di Mapolres Dairi, Massa Soroti Mandeknya Penegakan Hukum: “Kami Menolak Ketidakadilan”

DAIRI, VokalPublika.com
Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Dairi, Senin (13/4/2026), sebagai bentuk protes terhadap kondisi penegakan hukum yang dinilai semakin memprihatinkan dan belum memenuhi rasa keadilan publik.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti sejumlah perkara hukum yang dianggap mandek, tidak transparan, serta terkesan berjalan tanpa kepastian. Mereka menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Dairi.

Salah satu orator dalam aksi menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penanganan perkara.
“Ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan hilang,” tegasnya.

Massa juga menyoroti adanya kesan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana hukum dinilai tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Mereka menilai masyarakat kecil lebih mudah diproses secara hukum, sementara pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan atau kepentingan seolah kebal dari jeratan hukum. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, para demonstran mengkritisi lambannya proses penanganan perkara yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan proses hukum berjalan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, sejumlah kasus disebut berlarut-larut tanpa kejelasan status hukum.

Dalam tuntutannya, massa mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Adapun poin tuntutan yang disampaikan meliputi:

Mendesak reformasi birokrasi di Polres Dairi dalam penegakan hukum.

Mengusut tuntas dugaan praktik jual beli hukum.

Menyoroti keberadaan daftar pencarian orang (DPO) yang dinilai belum efektif.

Menuntut penghentian dugaan persekongkolan antara bandar narkoba dan oknum aparat.

Mendesak penghentian praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.

Menyatakan kondisi darurat sosial terkait penegakan hukum di Dairi.

Mengkritisi lambannya penanganan perkara di Satreskrim Polres Dairi.

Aksi tersebut juga berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

Massa menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus wujud kepedulian masyarakat terhadap terciptanya sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

“Kami menolak diam, kami menolak ketidakadilan. Hukum harus ditegakkan, bukan dipermainkan,” seru massa dalam aksi tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Para demonstran berharap tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Dairi.(cs)