Home » Uncategorized » Ketua HIPMI Dairi Desak Penambahan Kuota BBM: Krisis 8.000 Liter Ludes 3 Jam Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

Ketua HIPMI Dairi Desak Penambahan Kuota BBM: Krisis 8.000 Liter Ludes 3 Jam Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

Clara T S 07 Dec 2025 138

SIDIKALANG/vokalpublika.com — Krisis kelangkaan BBM di Kabupaten Dairi memasuki fase darurat. Dalam situasi penuh tekanan ini, Ketua BPC HIPMI Dairi, dr. Kevin Simanjuntak, menjadi pihak yang paling vokal mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera turun tangan memperbaiki distribusi energi di wilayah tersebut.

Kelangkaan BBM yang terjadi sejak sepekan terakhir mencapai puncaknya pada Minggu pagi (7/12/2025) ketika 8.000 liter BBM di SPBU Singamaraja, Batang Beruh, habis dalam tiga jam. SPBU yang dibuka pukul 06.00 WIB dipadati antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer dan tak kunjung surut bahkan setelah stok dinyatakan habis.

Fenomena ini bukan hanya gangguan layanan, tetapi telah bergeser menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi mikro dan rantai pasok sektor informal.

Ketua HIPMI Dairi, dr. Kevin Simanjuntak, menegaskan bahwa kelangkaan ini telah memukul aktivitas usaha kecil, pedagang sayur, kurir, transportasi ojek, hingga distribusi komoditas pertanian.

“Ini bukan lagi isu antrean panjang, tetapi sudah masuk tahap disruption ekonomi. Banyak pelaku usaha kehilangan pendapatan harian hingga 50% karena tidak bisa bergerak. Dairi butuh intervensi segera dan penambahan kuota BBM yang layak,” tegas dr. Kevin.

Baca juga:  BPN Dairi Serahkan Sertipikat Tunggakan PTSL kepada Desa Jumateguh dan Adian Nangka

HIPMI Dairi menilai bahwa distribusi energi di daerah perlu diaudit ulang karena pola pasokan yang kini berjalan tidak lagi sebanding dengan mobilitas ekonomi masyarakat.

“Kami siap memberikan data lapangan, peta kebutuhan sektor usaha, dan distribusi aktivitas ekonomi untuk membantu pemerintah. Yang dibutuhkan sekarang adalah respon cepat, bukan sekadar penjelasan administratif,” tambahnya.

Berdasarkan penelusuran vokalpublika.com, dampak kelangkaan BBM telah merambat ke berbagai sektor:

Pedagang yang biasanya beroperasi sejak pagi terpaksa menghabiskan 4–6 jam hanya untuk antre BBM.
Aktivitas distribusi komoditas pangan menurun dan berpotensi menyebabkan inflasi lokal.
Banyak warga yang rela menginap di area SPBU demi mendapat jatah.
Ketegangan sosial meningkat akibat padatnya antrean.
Penjualan BBM ilegal muncul dengan harga mencekik hingga Rp25.000/liter.

Baca juga:  Hadiri Paskah BAMAGNAS, Wabup Dairi Tekankan Kebangkitan Kristus sebagai Energi Perdamaian dan Kepedulian Sosial

Konstelasi ini menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami market distortion serius, yang umumnya terjadi saat jalur distribusi resmi tidak lagi mampu memenuhi permintaan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Dairi, Lipinus Sembiring, menjelaskan bahwa kondisi kelangkaan tidak hanya terjadi di Dairi, tetapi hampir merata di Sumatera Utara, kecuali Medan dan Binjai yang sudah mulai stabil.

“Kami telah meminta kepada Pertamina agar pasokan ditingkatkan. Saat ini tiap SPBU hanya mendapatkan 8 KL Biosolar dan 8 KL Pertalite. Kami mengusulkan kenaikan menjadi minimal 16 KL per hari,” ujar Lipinus Sembiring.

Pemkab juga menerapkan pembatasan pembelian BBM sebagai langkah sementara hingga distribusi normal kembali.

HIPMI Dairi mendorong Pemkab Dairi untuk tidak hanya berkoordinasi secara administratif, tetapi juga membawa data lapangan dan bukti empiris ke tingkat provinsi maupun pusat.

Menurut dr. Kevin, kelangkaan BBM berpotensi menjadi hambatan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama menjelang masa pemulihan pascacuaca ekstrem dan bencana.

Baca juga:  Polres Nganjuk Intensifkan Patroli SREG Jaga Kondusivitas Akhir Pekan

“Jika mobilitas terganggu, maka seluruh rantai ekonomi terganggu. Kami mendesak agar pemerintah pusat melakukan evaluasi distribusi, audit pengawasan, dan penambahan kuota secepatnya,” pungkasnya.

HIPMI juga menegaskan siap menjadi mitra pemerintah dalam pemetaan kebutuhan energi serta pemantauan distribusi BBM di lapangan.
Krisis Energi Dairi Menjadi Alarm Serius: Diperlukan Tindakan Terkoordinasi

Kondisi Dairi menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bukan lagi persoalan teknis antrean, tetapi telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap roda ekonomi dan stabilitas sosial.

Dengan kolaborasi antara Pemkab Dairi dan HIPMI Dairi, diharapkan pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan penambahan kuota darurat serta evaluasi distribusi agar stabilitas ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.(c.siahaan)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Ketua TP PKK Dairi Perkuat Ketahanan Keluarga melalui Pembinaan PAAR di Desa Bulu Duri

Clara T S

24 Apr 2026

DAIRI//vokalpublika.comKomitmen membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas terus diperkuat oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Dairi. Hal ini ditandai dengan kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Rita Puspita Vickner Sinaga, dalam kegiatan pembinaan PKK di Desa Bulu Duri, Kecamatan Lae Parira, Jumat (24/4/2026). Desa tersebut merupakan desa binaan dalam program Pola …

Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Jamin Keamanan dan Kemudahan di Masa Depan

Clara T S

24 Apr 2026

BANGKINANG//vokalpublika.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan apresiasi atas langkah Abdul Somad yang secara sukarela mengalihmediakan sertipikat tanahnya dari bentuk analog menjadi Sertipikat Elektronik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transformasi digital layanan pertanahan di Indonesia. Menurut Menteri Nusron, implementasi Sertipikat Elektronik merupakan bagian penting dari modernisasi …

Wamen Ossy Tinjau Kantah Kota Palangkaraya, Pastikan Layanan Pertanahan Kian Cepat dan Ramah Masyarakat

Clara T S

24 Apr 2026

PALANGKARAYA /vokalpublika com Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pertanahan berjalan optimal, cepat, nyaman, serta semakin memudahkan masyarakat. Dalam arahannya kepada jajaran Kantah Kota Palangkaraya, Wamen Ossy menekankan …

Transformasi STPN Jadi Sekolah Kedinasan, ATR/BPN Minta Dukungan DPR RI Perkuat SDM Pertanahan

Clara T S

23 Apr 2026

JAKARTA /vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang yang profesional, berintegritas, dan siap kerja sejak awal. Permintaan dukungan tersebut disampaikan Sekretaris …

Bupati Dairi Perkuat Sinergi Pembangunan di Musrenbang RKPD Sumut 2027

Clara T S

23 Apr 2026

MEDAN//vokalpublika.comKomitmen mempererat kolaborasi lintas wilayah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Rabu (22/4/2026). Forum perencanaan tahunan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad …

Reforma Agraria di Desa Soso: Petani Perempuan Bangkit, Dari Konflik Lahan Menuju Kesejahteraan

Clara T S

22 Apr 2026

BLITAR//vokalpublika.com Program reforma agraria yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti membawa perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Kepastian hukum atas tanah tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. Bagi Patma (55), petani perempuan di desa tersebut, perjalanan mendapatkan hak …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x