Home » Uncategorized » Ketua HIPMI Dairi Desak Penambahan Kuota BBM: Krisis 8.000 Liter Ludes 3 Jam Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

Ketua HIPMI Dairi Desak Penambahan Kuota BBM: Krisis 8.000 Liter Ludes 3 Jam Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

Clara T S 07 Dec 2025 184

Advertisement
ADVERTISEMENT

SIDIKALANG/vokalpublika.com — Krisis kelangkaan BBM di Kabupaten Dairi memasuki fase darurat. Dalam situasi penuh tekanan ini, Ketua BPC HIPMI Dairi, dr. Kevin Simanjuntak, menjadi pihak yang paling vokal mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera turun tangan memperbaiki distribusi energi di wilayah tersebut.

Kelangkaan BBM yang terjadi sejak sepekan terakhir mencapai puncaknya pada Minggu pagi (7/12/2025) ketika 8.000 liter BBM di SPBU Singamaraja, Batang Beruh, habis dalam tiga jam. SPBU yang dibuka pukul 06.00 WIB dipadati antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer dan tak kunjung surut bahkan setelah stok dinyatakan habis.

Fenomena ini bukan hanya gangguan layanan, tetapi telah bergeser menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi mikro dan rantai pasok sektor informal.

Ketua HIPMI Dairi, dr. Kevin Simanjuntak, menegaskan bahwa kelangkaan ini telah memukul aktivitas usaha kecil, pedagang sayur, kurir, transportasi ojek, hingga distribusi komoditas pertanian.

“Ini bukan lagi isu antrean panjang, tetapi sudah masuk tahap disruption ekonomi. Banyak pelaku usaha kehilangan pendapatan harian hingga 50% karena tidak bisa bergerak. Dairi butuh intervensi segera dan penambahan kuota BBM yang layak,” tegas dr. Kevin.

Baca juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pelayanan Secara Virtual, Perkuat Komitmen Menuju Pelayanan Publik yang Efektif dan Berintegritas

HIPMI Dairi menilai bahwa distribusi energi di daerah perlu diaudit ulang karena pola pasokan yang kini berjalan tidak lagi sebanding dengan mobilitas ekonomi masyarakat.

“Kami siap memberikan data lapangan, peta kebutuhan sektor usaha, dan distribusi aktivitas ekonomi untuk membantu pemerintah. Yang dibutuhkan sekarang adalah respon cepat, bukan sekadar penjelasan administratif,” tambahnya.

Berdasarkan penelusuran vokalpublika.com, dampak kelangkaan BBM telah merambat ke berbagai sektor:

Pedagang yang biasanya beroperasi sejak pagi terpaksa menghabiskan 4–6 jam hanya untuk antre BBM.
Aktivitas distribusi komoditas pangan menurun dan berpotensi menyebabkan inflasi lokal.
Banyak warga yang rela menginap di area SPBU demi mendapat jatah.
Ketegangan sosial meningkat akibat padatnya antrean.
Penjualan BBM ilegal muncul dengan harga mencekik hingga Rp25.000/liter.

Baca juga:  Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga bersama Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menyerahkan Asistensi Rehabilita⁹si Sosial (ATENSI)

Konstelasi ini menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami market distortion serius, yang umumnya terjadi saat jalur distribusi resmi tidak lagi mampu memenuhi permintaan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Dairi, Lipinus Sembiring, menjelaskan bahwa kondisi kelangkaan tidak hanya terjadi di Dairi, tetapi hampir merata di Sumatera Utara, kecuali Medan dan Binjai yang sudah mulai stabil.

“Kami telah meminta kepada Pertamina agar pasokan ditingkatkan. Saat ini tiap SPBU hanya mendapatkan 8 KL Biosolar dan 8 KL Pertalite. Kami mengusulkan kenaikan menjadi minimal 16 KL per hari,” ujar Lipinus Sembiring.

Pemkab juga menerapkan pembatasan pembelian BBM sebagai langkah sementara hingga distribusi normal kembali.

HIPMI Dairi mendorong Pemkab Dairi untuk tidak hanya berkoordinasi secara administratif, tetapi juga membawa data lapangan dan bukti empiris ke tingkat provinsi maupun pusat.

Menurut dr. Kevin, kelangkaan BBM berpotensi menjadi hambatan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama menjelang masa pemulihan pascacuaca ekstrem dan bencana.

Baca juga:  Kantor Pertanahan Kota Denpasar Raih Predikat WBBM dari Kementerian PANRB, Perkuat Komitmen Layanan Bersih dan Profesional

“Jika mobilitas terganggu, maka seluruh rantai ekonomi terganggu. Kami mendesak agar pemerintah pusat melakukan evaluasi distribusi, audit pengawasan, dan penambahan kuota secepatnya,” pungkasnya.

HIPMI juga menegaskan siap menjadi mitra pemerintah dalam pemetaan kebutuhan energi serta pemantauan distribusi BBM di lapangan.
Krisis Energi Dairi Menjadi Alarm Serius: Diperlukan Tindakan Terkoordinasi

Kondisi Dairi menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bukan lagi persoalan teknis antrean, tetapi telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap roda ekonomi dan stabilitas sosial.

Dengan kolaborasi antara Pemkab Dairi dan HIPMI Dairi, diharapkan pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan penambahan kuota darurat serta evaluasi distribusi agar stabilitas ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.(c.siahaan)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Petani Kopi Siap Hadapi Perubahan Iklim Dengan Teknologi Bersama Mercy Corps Indonesia

Clara T S

13 Jun 2026

DAIRI – vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi mendukung pelaksanaan Program DIGITANI yang digagas Yayasan Mercy Corps Indonesia untuk meningkatkan kapasitas petani kopi menghadapi dampak perubahan iklim melalui pemanfaatan teknologi digital. ADVERTISEMENT Program ini disosialisasikan di Desa Pegagan Julu III, Kecamatan Sumbul, Kamis (11/6/2026), dan menjadi lokasi terakhir pelaksanaan setelah sebelumnya digelar di Desa Lae hole dan Desa …

Tagih Komitmen Pembebasan PBB, PMII Bondowoso Gelar Aksi Damai di Depan Kantor

Redaksi

12 Jun 2026

Vokalpublika.com – BONDOWOSO – Gelombang kepedulian terhadap nasib masyarakat miskin ekstrem kembali menggema di Kabupaten Bondowoso. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Brawijaya At Taqwa IAI At Taqwa Bondowoso turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan menagih realisasi janji pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin ekstrem yang pernah …

Ketua FRIC Jambi Minta APH Tindak Tegas Pelangsir Pasca Penganiayaan Jurnalis

Redaksi

12 Jun 2026

Vokalpublika.com – Jambi – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center sangat mengecam keras aksi penganiayaan terhadap jurnalis , kejadian terjadi di SPBU Nomor 24.361.12 yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.Kronologi kejadian bermula saat Jurnalis (korban) sedang mengantre untuk membeli BBM. ADVERTISEMENT Di depan antrean, sebuah mobil Pajero …

Polri Gelar Lomba Polsus Teladan 2026 dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

Redaksi

12 Jun 2026

Vokalpublika.com – Jakarta – Polri menggelar Lomba Polisi Khusus (Polsus) Teladan Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di Sepolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).Kegiatan tersebut diikuti oleh 23 peserta dari delapan kementerian dan lembaga. ADVERTISEMENT Para peserta merupakan personel Polisi Khusus yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pemeliharaan keamanan …

Anggota FRIC Dukung Bantuan Kursi Roda dari Dinas Sosial untuk Warga yang Membutuhkan

Redaksi

12 Jun 2026

Vokalpublika.com – Lombok Tengah – 12 Juni 2026 Anggota Forum Reporter dan Investigasi Cakrawala (FRIC) menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Dinas Sosial atas bantuan kursi roda yang diberikan kepada warga lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik dan membutuhkan alat bantu mobilitas.Bantuan kursi roda tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus meningkatkan …

RILIS RESMI DPP FAST RESPON INDONESIA CENTER (FRIC)   Ketua Umum H. Dian Surahman Tegaskan: Pemberitaan Wajib Berpijak pada Bukti Otentik dan Data Terverifikasi

Redaksi

12 Jun 2026

Vokalpublika.com – Jakarta, 11 Juni 2026 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (DPP FRIC), H. Dian Surahman, menegaskan prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh insan pers: setiap pemberitaan yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta yang nyata, bukti otentik, data yang telah teruji keabsahannya, serta sepenuhnya sesuai dengan standar …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x