Lapor Pak Bupati! Proyek Jalan Rp 8 Miliar di Merbau Mataram Diduga Asal Jadi

Lampung Selatan, vokalpublika.com— Aroma ketidakteraturan semakin menyengat dari proyek Rekonstruksi Jalan Suban–Pardasuka (R.140) yang dikerjakan oleh CV. Adie Jaya Perkasa. Proyek senilai Rp 7.993.117.557 itu bersumber dari APBD 2025 di bawah naungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dengan nomor kontrak 182/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2025.

Sebelumnya, proyek ini sempat ramai disorot lantaran tumpukan tanah hasil grader dibiarkan menimbun di sisi jalan. Kini, proyek bernilai hampir Rp 8 miliar itu kembali menuai kritik keras karena pemasangan box culvert dilakukan tanpa lantai kerja (lean concrete) — pelanggaran fatal yang menyalahi prinsip dasar konstruksi drainase dan berpotensi mengurangi volume pekerjaan.

Lebih miris lagi, di lokasi pekerjaan tampak air menggenang di dasar galian, menandakan pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kontrol teknis yang memadai.

“Air dibiarkan menggenang, box langsung dipasang. Tanahnya masih lembek. Kalau begini sebentar lagi rusak lagi, Bang,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Pelaksana lapangan yang dikonfirmasi media justru memilih bungkam. Dwi, pelaksana proyek, tidak memberikan penjelasan apa pun terkait metode kerja tersebut. Sikap diam ini semakin menguatkan dugaan bahwa kontraktor tidak memahami aspek teknis maupun spesifikasi kerja sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.

Padahal, lantai kerja memiliki fungsi vital sebagai dasar penahan dan perata elevasi agar struktur box culvert tidak amblas, miring, atau retak. Tanpa itu, drainase bisa cepat rusak dan justru menjadi sumber genangan baru.

Lebih mengejutkan lagi, KUPT PU Kecamatan Merbau Mataram, Mahpudin, mengakui bahwa item lantai kerja tidak tercantum dalam RAB. “Iya Bang, keadaan mendesak, dan saya lihat item lantai kerja memang nggak ada,” ujarnya seperti dikutip RuangInvestigasi.com pada 28 Oktober 2025.

Pernyataan ini membuka dugaan adanya kelalaian dalam penyusunan dokumen teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau bahkan penghapusan item pekerjaan secara sengaja untuk menekan biaya. Padahal, sesuai SNI 7394:2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Beton, setiap pekerjaan beton wajib menjamin stabilitas dan daya dukung struktur dengan lantai kerja yang sesuai standar.

Saat dikonfirmasi, Kabid Bina Marga yang juga menjabat sebagai PPK, Hasanudin, tidak memberikan tanggapan. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif, sementara pihak Dinas PUPR Lampung Selatan juga belum memberikan klarifikasi resmi. Bahkan salah satu anggota DPRD Lampung Selatan mengaku kesulitan menghubungi pejabat tersebut. “Nomor Kabid Hasanudin kami nggak punya, Bang. Soalnya sering ganti-ganti terus,” ujarnya.

Minimnya komunikasi dan transparansi antarinstansi memperkuat dugaan bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai mekanisme dan pengawasan yang semestinya.

Kondisi lapangan memperlihatkan indikasi pelanggaran terhadap dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan hukum konstruksi. Sesuai Pasal 77 huruf (d) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dapat dikenai sanksi administrasi, denda, hingga pemutusan kontrak.

Selain itu, Pasal 59 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa pelaksana wajib menjaga mutu dan standar teknis dalam setiap pekerjaan konstruksi. Kelalaian dalam tahap dasar seperti ini jelas berpotensi menimbulkan kerusakan dini dan kerugian keuangan negara.

Kasus proyek ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan teknis dan kontrol mutu oleh Dinas PUPR Lampung Selatan. Ketidaktegasan aparat pengawas, minimnya transparansi, serta dugaan penyimpangan spesifikasi menjadi sinyal kuat bahwa Bupati Lampung Selatan perlu turun tangan langsung untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Publik kini menanti, apakah dugaan proyek “asal jadi” bernilai miliaran rupiah ini akan ditindak tegas, atau kembali tenggelam di bawah tumpukan tanah dan genangan air — seperti yang tampak di lapangan.