Sekdes Mekarsari Diduga Langgar Disiplin, Camat dan Inspektorat Diminta Bertindak

Asahan, Vokalpublika.com – Disiplin kerja aparatur pemerintahan desa kembali menjadi sorotan. Sekretaris Desa (Sekdes) Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, diduga kerap tidak hadir tepat waktu dan jarang berada di kantor pada jam kerja.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa Sekdes Mekarsari sering datang siang hari, padahal kehadiran dan kedisiplinan pejabat desa merupakan contoh bagi perangkat dan masyarakat.

“Sekdes itu seharusnya jadi panutan, tapi yang terjadi malah sering datang siang, bahkan kadang tidak terlihat di kantor,” ungkap salah satu warga setempat, Senin (6/10/2025).

Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi, Sekdes Mekarsari tidak dapat dijumpai di kantor desa dan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba mengkonfirmasi pihak terkait guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Kewajiban dan tanggung jawab perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi acuan moral dan etika kedisiplinan bagi seluruh aparatur pemerintahan.

Pasal 26 ayat (4) huruf a–c UU Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan perangkat desa untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Pasal 29 huruf e dan f melarang perangkat desa menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (11) menegaskan bahwa setiap aparatur wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta dapat dijatuhi sanksi jika melanggar.

Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa, yang berarti setiap perangkat desa wajib menjaga integritas dan disiplin sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat paling bawah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan Sekdes yang diduga tidak disiplin masuk kerja dinilai melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa. Warga pun mendesak Camat Buntu Pane, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Inspektorat Kabupaten Asahan untuk segera memeriksa absensi dan kedisiplinan Sekdes Mekarsari.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta ikut menelusuri potensi penyalahgunaan anggaran apabila terbukti Sekdes tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

“Kalau Sekdes tidak disiplin, otomatis pelayanan masyarakat terganggu. Kami minta Inspektorat dan BPK turun tangan memeriksa absensi dan kinerjanya,” tegas warga lainnya.

Sesuai peraturan, aparatur pemerintahan desa yang melanggar disiplin dapat dikenai teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan daerah.

Kedisiplinan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan tanggung jawab moral seorang pejabat publik terhadap amanah jabatan. Masyarakat berharap aparat pengawasan segera bertindak agar pelayanan desa tetap berjalan profesional dan berintegritas.

(Hendra/Vokalpublika)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)