- BeritaHadirkan Infrastruktur Baru, Dandim Pemalang Tutup TMMD Sengkuyung I di Desa Surajaya
- BeritaKorban Penipuan Seleksi CPNS Laporkan Kasus ke Polres Pemalang Melalui Kuasa Hukum DS Law Office
- BeritaIkatan Wartawan Online Indonesia Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bupati Bekasi
- UncategorizedTiga Hari Pencarian Berakhir Duka, Pelajar 12 Tahun Feri Immanuel Sinaga Ditemukan Mengapung di Sungai Sopo Butar
- BeritaKasus Dugaan Kekerasan Anak di Pesisir Barat Belum Tetapkan Tersangka, Keluarga Korban Tunggu Kepastian Hukum
- UncategorizedGerakan Pangan Murah Diserbu Warga, Pasar Sumbul Jadi Titik Akses Bahan Pokok Terjangkau
Tambang Pasir Laut dan Tambak Udang Ilegal, Publik Minta Penindakan Tegas
Redaksi 21 Sep 2025 130 Bangka – VokalPublika.com | Nama Kuncui kembali mencuat dalam pusaran kasus lingkungan di Bangka Belitung. Setelah sebelumnya disebut sebagai pemilik tambak udang ilegal di pesisir Bangka, kini ia juga diduga kuat menjadi aktor di balik aktivitas tambang pasir laut ilegal yang merusak ekosistem perairan setempat.
Dugaan tersebut bukan sekadar isu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kapal-kapal kecil hingga ponton beroperasi secara terang-terangan mengeruk pasir laut tanpa izin resmi. Aktivitas ini disebut telah berlangsung lama dan menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut.
Wartawan senior Bangka, Bang Herman, menilai kejahatan lingkungan yang dikaitkan dengan nama Kuncui tidak boleh lagi dibiarkan.
“Kalau hanya tambak udang ilegal saja sudah parah, ini ditambah lagi dengan pasir laut ilegal. Negara jelas dirugikan. Saya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera mengambil langkah tegas,” tegas Bang Herman, dikutip dari Asatu Online, Jumat (20/9/2025).
Herman juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan. Penambangan pasir laut ilegal tidak hanya merusak biota laut dan garis pantai, tetapi juga mempersempit ruang tangkap nelayan kecil.
“Nelayan kehilangan daerah tangkapannya. Hasil tangkapan berkurang drastis karena ekosistem laut rusak,” ujarnya.
Sejumlah nelayan pesisir yang enggan disebut namanya mengaku sudah lama resah. Mereka menilai laut kian dangkal, sementara lokasi melaut yang dulu produktif kini tak lagi bisa diandalkan.
“Kalau dibiarkan terus, laut kami hancur. Kami yang nelayan kecil makin sengsara. Pemerintah harus cepat bertindak, jangan menutup mata,” kata seorang nelayan.
Selain kerugian ekologis dan sosial, praktik tambang pasir laut ilegal juga jelas berpotensi melanggar hukum pidana lingkungan. Publik kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk menjerat Kuncui dengan pasal berlapis.
Bang Herman mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada teguran administratif.
“Sudah jelas indikasinya, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Harus ada proses hukum yang transparan. Kalau tidak, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan pada pemerintah,” tegasnya.
Kini sorotan publik tertuju pada Kementerian LHK dan aparat penegak hukum di Bangka Belitung. Apakah Kuncui akan benar-benar terseret ke meja hijau atau justru lolos dari jeratan hukum, masih menjadi tanda tanya besar.
PEMALANG, Vokalpublika.com — Komandan Kodim (Dandim) 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif, S.Hub.Int., secara resmi menutup kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026. Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2026). Mengangkat tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa,” program ini …
Pemalang, Vokalpublika.com – Andi Ashadi Haris, didampingi Kuasa Hukum Adv. David Santosa, S.H. dan paralegal Ali Afandi dari DS LAW OFFICE, resmi melayangkan aduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pemalang atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Aduan tersebut berbunyi pada (HAT) warga Klareyan, Pemalang. Perkara ini bermula sekitar tahun 2017-2018, saat pelapor, …
BEKASI, Vokalpublika.com – Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status tersangka terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Desakan ini muncul setelah daftar penerima aliran dana terungkap dalam persidangan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 9 Maret 2026. Ketua …
Pesisir barat Vokalpublika.com-Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan dari pihak keluarga korban. Pelapor yang juga orang tua korban, Edi Pasal, mengaku masih menantikan kepastian hukum dari proses penyidikan yang tengah berjalan di Polres Pesisir Barat. Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara resmi melalui Laporan Polisi Nomor: …
Pekalongan, Vokalpublika.com – Sejumlah wartawan melakukan aksi protes dengan meletakkan kartu pers di lantai saat acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan kepada Sukirman, Senin (9/3/2026). Aksi ini dipicu oleh adanya penghalangan akses peliputan bagi awak media oleh petugas di lokasi acara.Peristiwa bermula saat para jurnalis hendak memasuki ruang acara resmi yang …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Dalam upaya memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan peluncuran program 200 Titik Jembatan Garuda secara virtual pada Senin 9 Maret 2026. Acara ini diikuti secara serentak oleh satuan TNI di seluruh pelosok tanah air, termasuk Kodim 0711/Pemalang yang menggelar video conference terpusat di …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
