Efisiensi atau pemangkasan yang Melemahkan Daerah?

Jakarta,vokalpublika.com – Pemerintah pusat kembali mengumandangkan jargon “efisiensi” dengan memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah transfer ke daerah. Dalihnya sederhana: mendorong kemandirian fiskal dan memperbaiki kualitas belanja. Namun di balik retorika manis itu, tersimpan kenyataan yang sebenarnya: Pengurangan ini justru meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik dan membangun infrastruktur.

ADVERTISEMENT

Otonomi daerah, yang seharusnya memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur nasib sendiri, kini terperangkap dalam paradoks. Di atas kertas, daerah diminta kreatif mencari dana. Tetapi sumber-sumber pendapatan strategis — mulai dari pajak properti skala besar, pajak sumber daya alam, hingga penerimaan tambang dan migas — tetap dikendalikan pusat. Semuanya harus “mampir” dulu ke Jakarta.

Dalam kondisi seperti ini, pilihan yang tersisa bagi daerah hanya dua: menaikkan pajak dan retribusi lokal yang membebani rakyat kecil, atau memangkas program pelayanan publik yang merupakan hak warga.

Anjuran untuk menarik investor berkualitas terdengar ideal, tetapi kenyataannya sering berhenti pada tataran wacana. Sebagian besar daerah tidak memiliki infrastruktur pendukung maupun kapasitas negosiasi memadai. Investor besar cenderung memilih wilayah dengan infrastruktur siap, regulasi jelas, dan perizinan gesit. Akibatnya, daerah tertinggal hanya kebagian investor oportunis yang mengincar proyek jangka pendek atau sekadar spekulasi lahan.

Situasi ini semakin ironis ketika beban APBN kian berat. Pemotongan transfer daerah bukan semata soal efisiensi, melainkan juga konsekuensi dari membengkaknya belanja pusat untuk membayar bunga utang, program makan siang bergizi yang sarat kepentingan politik, ongkos kabinet gemuk, serta pengalihan PNBP dari dividen BUMN ke Danantara yang menguras likuiditas negara. Singkatnya, pusat berhemat di daerah, tetapi belanja politiknya tetap berpesta.

Perumpamaannya sederhana: daerah ibarat anak kos yang uang bulanan dari orang tuanya dipotong separuh “demi melatih kemandirian”. Namun kulkas, dapur, dan kompor tetap dikunci. Mau masak sendiri? Tidak bisa. Mau mencari tambahan dari luar? Harus izin. Hasilnya, bukan kemandirian yang tumbuh, melainkan keterbatasan yang disengaja.

Jika pemerintah pusat sungguh-sungguh ingin membangun kemandirian fiskal daerah, langkahnya jelas: lepaskan sebagian sumber pendapatan strategis kepada daerah, perluas kewenangan fiskal, dan dukung peningkatan kapasitas aparatur. Tanpa itu, pemotongan DAK hanya akan menjadi ironi dalam sejarah otonomi daerah — kebijakan yang memotong sayap sambil memerintahkan terbang.

Sulit untuk tidak curiga bahwa di balik jargon efisiensi dan kemandirian ini, terselip agenda tersembunyi. Pemotongan besar pada dana transfer sambil menutup akses pendapatan strategis bisa menciptakan kekacauan fiskal di daerah. Kekacauan ekonomi daerah, pada gilirannya, berpotensi memicu ketidakstabilan sosial-politik, melemahkan daya tawar pemerintah daerah, dan membuka peluang intervensi politik yang menggerus otonomi.

Jika benar demikian, ini bukan lagi sekadar kebijakan fiskal. Ini strategi yang berisiko menggerogoti fondasi NKRI dari dalam — pelan tapi pasti. Semoga presiden memahami bahayanya.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)