Home » Berita » Kapolres Nias Selatan Disorot: Korban Penganiayaan Dikriminalisasi, Pelaku Masih Bebas

Kapolres Nias Selatan Disorot: Korban Penganiayaan Dikriminalisasi, Pelaku Masih Bebas

Redaksi 14 Aug 2025 226

Nias Selatan, Vokalpublika.com– Penegakan hukum di wilayah Polres Nias Selatan kembali menuai sorotan tajam. Seorang warga, Fatinaso Bu’ulolo, yang diduga kuat menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan brutal, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Ironisnya, para pelaku kekerasan yang menyebabkan luka serius pada dirinya masih bebas berkeliaran.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Peristiwa ini terjadi pada 22 Mei 2025 dan langsung memicu gelombang pertanyaan dari masyarakat serta pengamat hukum. Mereka menyoroti peran dan tanggung jawab Kapolres Nias Selatan dalam memastikan proses hukum berjalan objektif dan profesional.

“Kami mempertanyakan netralitas dan integritas aparat di Polres Nias Selatan, khususnya Kapolres sebagai penanggung jawab tertinggi. Kenapa korban yang jelas-jelas mengalami luka parah justru dijadikan tersangka? Ada apa di balik semua ini?” ujar salah satu anggota keluarga korban kepada wartawan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fatinaso Bu’ulolo mengalami pemukulan brutal hingga luka parah dan berdarah-darah. Namun, dalam proses penyidikan, statusnya berubah menjadi tersangka. Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya rekayasa kasus dan manipulasi fakta oleh oknum aparat.

Baca juga:  ​Notaris Banjarnegara Ingatkan Masyarakat Pentingnya Pahami Dokumen Hukum Sebelum Tanda Tangan

Keluarga korban bahkan mencurigai adanya kolusi antara pelaku dan oknum penyidik Polres Nias Selatan, serta kemungkinan pelaku memiliki kedekatan khusus dengan pihak aparat, yang berpotensi mempengaruhi arah penyidikan.

Kasus ini telah memicu desakan dari berbagai pihak agar Kapolda Sumatera Utara segera turun tangan, mengevaluasi, dan memeriksa kinerja Kapolres Nias Selatan. Isu yang diangkat bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi juga pelanggaran terhadap asas keadilan dan hak asasi manusia.

“Kami meminta Kapolda Sumut dan Mabes Polri membentuk tim khusus untuk memeriksa Kapolres Nias Selatan. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat sudah muak dengan kriminalisasi korban dan pembiaran terhadap pelaku,” tegas seorang tokoh masyarakat Nias Selatan.

Kisah Fatinaso Bu’ulolo menjadi gambaran nyata bagaimana hukum bisa berbalik menekan korban. Meski tubuhnya penuh luka akibat kekerasan, status hukumnya justru menjadi pelaku. Keanehan ini pantas menjadi perhatian serius publik, apalagi jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang yang melindungi pelaku dan mengorbankan keadilan.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Hak Jawab PT Anugrah Bayuarya Perkasa: Akui Ada Perbaikan Pasangan Batu, Tegaskan Progres Pekerjaan Capai 97 Persen

Redaksi

08 Sep 2026

SAMBAS, KALBAR,vokalpublika.com— PT Anugrah Bayuarya Perkasa menyampaikan hak jawab sekaligus klarifikasi atas pemberitaan dan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan perusahaan di wilayah Tebas, Kabupaten Sambas. ADVERTISEMENT Klarifikasi tersebut disampaikan secara resmi melalui surat Nomor: 06/PT.ABP/IX/2026 tertanggal 5 September 2026, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat. Dalam …

Hari Pelanggan Nasional 2026, Direksi Perumda Tirta Mulia Pemalang Turun ke Lapangan Serap Aspirasi Warga

Alwi Assagaf

08 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang mempertegas komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Tak sekadar perayaan seremonial, jajaran direksi memilih turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan mendengarkan masukan para pelanggan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door). ADVERTISEMENT ​Langkah tersebut dipimpin langsung …

​Polemik Iuran Rp500 Ribu SPPG Pemalang Disorot, Diduga Langgar Aturan BGN, Pengurus Paguyuban: Itu Sah dan Hak Organisasi

Alwi Assagaf

07 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Penarikan iuran bulanan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang memicu sorotan publik. Kebijakan tersebut dipertanyakan karena dikhawatirkan berdampak pada kualitas porsi dan hak penerima manfaat. ADVERTISEMENT ​Berdasarkan data yang dihimpun, puluhan hingga ratusan pengelola dapur dari total 140 unit SPPG …

Rayakan Kemerdekaan dengan Cara Berbeda, Tanjungpinggir Padukan Lomba dan Pelayanan Warga

Redaksi

07 Sep 2026

Batam, vokalpublika.com- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Tanjungpinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, berlangsung meriah. Berbagai lomba yang melibatkan masyarakat digelar di Taman Wisata Tangga Seribu Habibi Dangas, Sekupang, Minggu (6/9/2026). ADVERTISEMENT Meski digelar setelah momentum perayaan 17 Agustus, kegiatan tersebut tetap mendapat antusiasme warga. Lurah Tanjungpinggir, H Agus Syofian, mengatakan, …

Sekda Pemalang dan Pemcam Ulujami Apresiasi Festival Grebeg 1000 Kemeja Sukorejo, Sampaikan Pesan Pilkades Damai

Alwi Assagaf

06 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ulujami bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Festival Grebeg 1000 Kemeja di Desa Sukorejo, Minggu (6/9/2026). ADVERTISEMENT Gelaran tahunan di kawasan wisata Mina Padi tersebut dinilai sukses menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kondusivitas warga. ​Hadir langsung memantau jalannya kegiatan, Sekda Pemalang Bagus Sutopo menggarisbawahi …

​Penarikan Rp500 Ribu Dapur MBG Pemalang Menuai Sorotan, Aliran Dana Masih Gelap

Alwi Assagaf

06 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Penarikan iuran bulanan terhadap pengelola dapur operasional yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang memicu sorotan publik. ADVERTISEMENT Transparansi pengelolaan serta urgensi pembentukan paguyuban tersebut kini dipertanyakan demi memastikan dana kas tidak memangkas ketersediaan maupun kualitas porsi bagi penerima manfaat. ​Berdasarkan data yang dihimpun, puluhan hingga ratusan pengelola …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x