Home » Uncategorized » Menteri Nusron Dorong Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Fokus Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Menteri Nusron Dorong Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Fokus Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Clara T S 17 Nov 2026 4

JAKARTA – vokalpublika.com

Advertisement
ADVERTISEMENT

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi keberadaan lahan pertanian, khususnya sawah, dari alih fungsi yang tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menyampaikan dua rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan pertanahan. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.

Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu agenda penting dalam pembahasan Rakor, sehingga penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga mencakup aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).

Baca juga:  Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Jamin Keamanan dan Kemudahan di Masa Depan

Menurut Nusron, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu. Sebab, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen administrasi pertanahan serta memahami sejarah dan kondisi tanah di wilayahnya masing-masing.

“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” ujar Nusron.

Untuk itu, ia meminta Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi rapat koordinasi pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan negeri, kepolisian, serta pemerintah daerah.

Melalui langkah tersebut, edukasi mengenai administrasi pertanahan diharapkan dapat diperkuat hingga tingkat desa. Dengan demikian, potensi penyimpangan dokumen, sengketa, maupun tindak pidana pertanahan dapat dicegah sejak awal.

Selain persoalan kepemilikan tanah, Nusron juga menyoroti masih tingginya praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.

Baca juga:  Dari Buku ke Investasi Rp300 Miliar: Refleksi 1,5 Tahun Pengabdian di Dairi

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang akibat dialihfungsikan secara sepihak, antara lain dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.

Nusron mengingatkan, apabila persoalan alih fungsi lahan tidak ditangani secara serius, keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya sawah, akan semakin terancam. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.

“Kalau tidak ada bahasan masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kepolisian serta kejaksaan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat hingga kabupaten/kota dan desa.

Baca juga:  Aceh Sepakat Dairi Gelar Bukber dan Santunan Yatim-Piatu, Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.

Rakor tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan gong. Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan sejak tingkat desa, Kementerian ATR/BPN berharap pencegahan serta penindakan tindak pidana pertanahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pemanfaatan tanah di Indonesia.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Cegah Penyimpangan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Clara T S

17 Nov 2026

JAKARTA –vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. ADVERTISEMENT Melalui Inspektorat Jenderal (Itjen), ATR/BPN kini mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko yang lebih proaktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel, transparan, profesional, serta sesuai dengan …

GNOTA Salurkan Bantuan Pendidikan kepada Siswa SDN 034807 Jumateguh, Camat Hadir Serahkan Langsung

Clara T S

17 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Kepedulian terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) kepada siswa-siswi SDN 034807 Jumateguh. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata dalam membantu kebutuhan pendidikan sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Penyaluran bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur dan …

Ulang Tahun Penuh Makna, PSI Dairi Salurkan Bantuan untuk 60 Anak Panti

Clara T S

16 Nov 2026

SIDIKALANG – vokalpublika comPerayaan hari ulang tahun tidak selalu harus diisi dengan kemeriahan. Bagi jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Dairi, momentum HUT ke-12 menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. ADVERTISEMENT Hal itu diwujudkan melalui kunjungan sosial ke UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang–Kabanjahe yang berada di Jalan Olahraga, Sidikalang, …

Kapolres Dairi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026, Libatkan TNI dan Instansi Terkait

Clara T S

16 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.com ADVERTISEMENT Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya, Polres Dairi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026 di halaman Mapolres Dairi, Jalan SM Raja No. 08, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Senin (16/11/2026). Apel gelar pasukan dipimpin langsung Kapolres Dairi AKBP Otniel …

Pagi-Pagi Turun ke Jalan, Kapolres Dairi Hadir Jaga Keselamatan Pelajar di Sidikalang

Clara T S

16 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika comWujud nyata kepedulian dan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kembali ditunjukkan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., dengan turun langsung melaksanakan pengaturan arus lalu lintas (Strong Point) di Simpang SMK Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Senin (16/11/2026) pagi. ADVERTISEMENT Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.30 WIB tersebut merupakan …

Lampaui Target Nasional, Penetapan LP2B Capai 87,98 Persen, Tiga Provinsi Masih di Bawah Ketentuan

Clara T S

16 Nov 2026

JAKARTA – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian tersebut melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Menteri Agraria …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x