Home » Uncategorized » Lampaui Target Nasional, Penetapan LP2B Capai 87,98 Persen, Tiga Provinsi Masih di Bawah Ketentuan

Lampaui Target Nasional, Penetapan LP2B Capai 87,98 Persen, Tiga Provinsi Masih di Bawah Ketentuan

Clara T S 16 Nov 2026 6

JAKARTA – vokalpublika.com

Advertisement
ADVERTISEMENT

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian tersebut melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Nusron, realisasi sebesar 87,98 persen merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan serta menyelesaikan proses administrasi LP2B.

Berdasarkan perkembangan yang dilaporkan, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Kemudian, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Baca juga:  Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Berlangsung Khidmat, Perkuat Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat

Selanjutnya, sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat Direktorat Jenderal, dua kabupaten/kota memproses berita acara dengan tiga Direktorat Jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya masih dalam tahapan pemrosesan berita acara kesepakatan di daerah.

Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen.

Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.

Nusron menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di ketiga provinsi tersebut.

Di Provinsi Riau, misalnya, penggunaan lahan masih didominasi perkebunan. Sementara di Provinsi Banten, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mencatat capaian mendekati 95 persen, secara agregat provinsi masih berada di bawah target nasional.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelasnya.

Baca juga:  Natal Punguan Marga Sinaga se-Kabupaten Dairi Penuh Hikmat, Mangihut Sinaga Tekankan Persatuan dan Kasih

Untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Kebijakan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah.

Nusron menegaskan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah segera diintegrasikan ke dalam revisi RTRW. Dengan demikian, lahan pertanian yang telah ditetapkan mendapatkan perlindungan tata ruang sehingga risiko alih fungsi dapat ditekan.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memimpin Rakortas tersebut menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.

Ia juga menyampaikan kesepakatan untuk menyinkronkan data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam satu peta sebagai upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan lahan pertanian.

Baca juga:  Sekjen ATR/BPN Instruksikan Penyusunan RKA-KL 2027 Berorientasi pada Transformasi Layanan Pertanahan dan Penataan Ruang

“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam pertemuan itu, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.

Capaian penetapan LP2B sebesar 87,98 persen diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberikan kepastian perlindungan terhadap lahan sawah agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

Sumber: Kementerian ATR/BPN, Siaran Pers Nomor 19/SP/XI/BH/2026, 11 November 2026.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Menteri ATR/BPN Apresiasi Sinergi Polri dan Kejaksaan Berantas Mafia Tanah, 25 Kanwil BPN Terima Penghargaan

Clara T S

16 Nov 2026

JAKARTA – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi sinergi kepolisian, kejaksaan, dan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dalam upaya mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada sejumlah perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta …

DAIRI KE FINAL! MENANG TELAK 5-1 ATAS LANGKAT

Clara T S

14 Nov 2026

DELI SERDANG – vokalpublika.comTim sepak bola Kabupaten Dairi tampil perkasa dengan melibas Tim Sepak Bola Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat dengan skor 5-1 pada laga semifinal Piala Bergilir Gubernur Sumatera Utara yang digelar di Stadion Madya Atletik 1 Sumut, Batang Kuis, Deli Serdang, Kamis (12/11/2026). ADVERTISEMENT Kemenangan meyakinkan ini membawa Dairi melangkah ke partai puncak …

Humanis Tak Dihargai, Tegas Disalahkan: Penataan Pasar Sidikalang Butuh Kesadaran Pedagang

Clara T S

14 Nov 2026

SIDIKALANG – vokalpublika.comUpaya menata ketertiban Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, terus digencarkan. Tim gabungan dari PD Pasar, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali turun melakukan penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan di luar area pasar, Sabtu (14/11/2026). ADVERTISEMENT Penertiban kali ini melibatkan jajaran direksi PD Pasar bersama seluruh staf dari berbagai divisi. …

Muscam Golkar Parbuluan Perkuat Konsolidasi, Sihar Sitohang Kembali Pimpin PK Periode 2026–2030

Clara T S

14 Nov 2026

PARBULUAN – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Konsolidasi Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Dairi terus bergerak. Kali ini, Kecamatan Parbuluan menjadi bagian dari agenda penguatan organisasi melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam), sebagai upaya menyatukan kekuatan kader, memperkuat loyalitas, dan membangun soliditas partai hingga tingkat desa. Muscam Partai Golkar Kecamatan Parbuluan berlangsung Kamis (12/11/2026), dihadiri langsung Ketua DPD II …

Dari Masjid Ar-Rahman Parongil, Doa Mengalir untuk Masa Depan Dairi, Jemaah Harapkan PT DPM Beroperasi

Clara T S

13 Nov 2026

PARONGIL – vokalpublika.comDi balik lantunan doa yang dipanjatkan seusai salat Jumat, tersimpan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Puluhan jemaah Masjid Ar-Rahman Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, menggelar doa bersama sebagai ungkapan harapan agar PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dapat segera melanjutkan proses menuju tahap operasional. ADVERTISEMENT Dengan khusyuk, para jemaah …

ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU Perusahaan Terlibat Karhutla, Sejumlah Hak Direkomendasikan Batal

Clara T S

13 Nov 2026

JAKARTA – vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang qterindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ADVERTISEMENT Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penertiban, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara setelah hak berakhir, …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x