​Aliansi Wartawan Pantura Bersatu: Kemitraan Media Diskominfo Diduga Tebang Pilih, Dimonopoli, Diskriminatif dan Tak Transparan

Pemalang, Vokalpublika.com – Pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang memicu sorotan tajam. Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) mempertanyakan transparansi serta keadilan pola kerja sama media dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Jumat lalu.

ADVERTISEMENT

​AWPB menilai mekanisme penunjukan media mitra, alokasi anggaran advertorial, hingga pelaksanaan media gathering oleh Diskominfo terindikasi tidak transparan dan cenderung tebang pilih.

​Ketua AWPB, Alwi Assagaf, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan terkait dugaan praktik tidak wajar dalam klaim publikasi bulanan. Beberapa portal berita yang diduga tidak pernah melakukan peliputan kegiatan Pemerintah Kabupaten maupun Bupati Pemalang disinyalir tetap menerima alokasi anggaran.

​”Kami menerima informasi dari rekan-rekan wartawan bahwa ada pemilik portal berita yang diduga tidak pernah turun peliputan kegiatan Bupati, namun setiap bulan mengajukan klaim tagihan berita ke Diskominfo,” ujar Alwi.

​Alwi juga menyoroti kriteria verifikasi media mitra. Menurut data yang diterimanya, mayoritas media yang terjalin dalam kerja sama belum terverifikasi Dewan Pers.

​”Jika mengacu pada standar verifikasi Dewan Pers, sekitar 70 persen dari 22 media yang bermitra saat ini diduga belum terverifikasi. Kerangka proseduralnya perlu diperjelas. Kami mendesak Diskominfo membuka secara rinci alokasi anggaran, kriteria penetapan mitra, serta memberikan ruang kemitraan yang adil bagi seluruh wartawan aktif di Pemalang,” tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, Sekretaris AWPB, Eky Diantara, menyebut adanya pembatasan akses informasi—seperti pembatasan anggota dalam grup komunikasi resmi Pemkab dan agenda kerja Bupati—yang berpotensi memicu ketimpangan antar-insan pers di daerah.

​Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, membantah adanya praktik tebang pilih maupun pelanggaran prosedur. Ia menegaskan seluruh proses kerja sama media berpedoman pada Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Kepmen Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 yang mewajibkan pemenuhan syarat legalitas administrasi.
​Dian menjelaskan, dari total 114 media yang terdata di Kabupaten Pemalang, baru 22 media yang melengkapi berkas administrasi dan mengajukan kerja sama secara resmi.

​Mengenai besaran anggaran, Dian membeberkan alokasi publikasi tahun 2026 tercatat sebesar Rp75 juta untuk media cetak dan Rp45 juta untuk media siber (online). Untuk media siber, tarif disesuaikan sebesar Rp25 ribu per tayang, dengan batas maksimal Rp500 ribu per media setiap bulannya.

​”Nilai alokasi anggaran ini memang terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun demikian, seluruh proses pengelolaannya wajib tunduk pada ketentuan teknis dan legalitas hukum yang berlaku,” jelas Dian.

​Merespons dinamika tersebut, Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengawal aspirasi insan pers. Memperhatikan keterbatasan anggaran publikasi yang ada, Komisi A mendorong adanya evaluasi serta usulan penambahan alokasi dana publikasi pada pembahasan Perubahan APBD mendatang.

​Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, mendesak Diskominfo untuk segera melakukan pendataan digital yang menyeluruh terhadap media dan organisasi wartawan yang aktif di Pemalang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola kemitraan pers berjalan secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)