Proyek Rp14,8 Miliar Diduga Minim Pengawasan, APD Diabaikan: ASWIN Kalbar Minta BWS Kalimantan I Evaluasi Total dan Blacklist Kontraktor

Kubu Raya, vokalpublika.com– Proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Itik di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang menelan anggaran negara sebesar Rp14.818.857.169 kini menjadi sorotan serius. Proyek yang dikerjakan PT Fajar Indah Lestari tersebut diduga berjalan tanpa pengawasan memadai, sementara penerapan standar keselamatan kerja di lapangan terindikasi diabaikan.

ADVERTISEMENT

Temuan itu terungkap saat Tim Investigasi DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat melakukan monitoring lapangan pada Kamis (9/7/2026). Di lokasi proyek bernilai hampir Rp15 miliar tersebut, tim tidak menemukan keberadaan Site Manager, pelaksana lapangan, konsultan pengawas, maupun perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketiadaan unsur pengendali pekerjaan pada proyek yang dibiayai APBN itu memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mutu pekerjaan dapat dijamin jika pengawasan lapangan diduga tidak berjalan? Siapa yang memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak?

Yang lebih memprihatinkan, sejumlah pekerja terlihat bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal di lokasi proyek terpampang jelas spanduk yang mewajibkan penggunaan APD bagi seluruh pekerja. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hanya sebatas formalitas administrasi tanpa implementasi nyata di lapangan.

Tak hanya itu, tim investigasi juga tidak menemukan buku tamu proyek, CCTV pengawasan, maupun sistem kontrol aktivitas pekerjaan yang lazim diterapkan pada proyek konstruksi pemerintah. Absennya instrumen pengawasan tersebut semakin memperkuat dugaan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Jika temuan ini benar dan dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya keselamatan pekerja yang terancam, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas konstruksi yang nantinya akan digunakan masyarakat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi perlindungan tebing sungai justru dikhawatirkan menyisakan persoalan baru apabila tidak diawasi secara ketat.

Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, menegaskan bahwa proyek bernilai miliaran rupiah tidak boleh berjalan tanpa kehadiran pengawasan yang jelas dan terukur.

“Uang negara yang digunakan dalam proyek ini bukan jumlah kecil. Karena itu setiap tahapan pekerjaan wajib diawasi secara profesional. Jika pengawasan lemah, maka risiko penyimpangan, penurunan kualitas pekerjaan, hingga potensi kerugian negara menjadi sangat terbuka,” tegasnya.

ASWIN Kalbar juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat sekitar. Aktivitas kendaraan pengangkut material disebut menyebabkan kerusakan jalan lingkungan, debu yang mengganggu kesehatan warga, serta menurunkan kenyamanan masyarakat sekitar lokasi proyek.

Atas temuan tersebut, ASWIN mendesak Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, PPK, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.

Pemeriksaan dinilai perlu mencakup kepatuhan kontraktor terhadap kontrak kerja, pelaksanaan Sistem Manajemen K3, keberadaan pengawas lapangan, kualitas pekerjaan, progres fisik proyek, hingga penggunaan anggaran negara.

ASWIN bahkan meminta agar sanksi tegas dijatuhkan apabila ditemukan adanya wanprestasi, pelanggaran kontrak, kelalaian pengawasan, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jangan sampai proyek APBN bernilai miliaran rupiah hanya menjadi formalitas pembangunan tanpa pengawasan yang memadai. Jika terbukti terjadi pelanggaran serius, PPK harus berani mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi kontrak, pemutusan kontrak, hingga mengusulkan perusahaan masuk daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Budi.

ASWIN menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBN wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, serta keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar dalam setiap proyek pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Fajar Indah Lestari, Konsultan Pengawas, PPK, maupun Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak belum memberikan tanggapan resmi atas temuan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)