Home » Berita » Lindungi Pesisir, Pemerintah Luncurkan Aturan dan Program Khusus Mangrove

Lindungi Pesisir, Pemerintah Luncurkan Aturan dan Program Khusus Mangrove

OI P 09 Jul 2025 33

Jakarta, Vokalpublika.com – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove melalui terbitnya dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur mekanisme pelindungan dan pengelolaan mangrove secara komprehensif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan memperkuat ketahanan lingkungan pesisir Indonesia.

Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM). Aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menetapkan fungsi lindung maupun budidaya pada kawasan mangrove, serta mendorong restorasi di lokasi yang telah mengalami kerusakan.

Hingga kini, tercatat lebih dari satu juta hektar mangrove masih berstatus hutan produksi dan belum memperoleh perlindungan optimal.

Guru Besar Universitas Diponegoro sekaligus Ketua SDGs Center UNDIP, Prof. Denny Nugroho Sugianto, menilai PPEM menjadi tonggak penting dalam tata kelola lingkungan berbasis sains dan ekosistem.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim melalui cadangan karbon mangrove. Namun, banyak kawasan yang bernilai ekologis tinggi belum terlindungi secara hukum. Kajian ulang diperlukan agar kawasan tersebut dapat dialihkan menjadi kawasan lindung,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (8/7/2025).

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sigit Setiawan, menyatakan bahwa pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan dua PP tersebut.

“Perlindungan lingkungan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kini, masyarakat bisa terlibat langsung, mulai dari menyuarakan hak atas udara bersih, ikut dalam Musrenbang lingkungan, hingga memberikan kontribusi melalui data dan inovasi lokal,” ujarnya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, pemerintah juga meluncurkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Program ini mengintegrasikan konservasi dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, melalui kegiatan seperti silvofishery, ekowisata, pembibitan mangrove, hingga pengembangan kelembagaan dan infrastruktur desa.

“Insentif, pendanaan, serta dukungan pemberdayaan diatur dalam PP 27. Tujuannya agar restorasi mangrove tidak menjadi beban masyarakat, melainkan membuka jalan bagi ekonomi hijau dan biru,” kata Sigit.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat, Puji Iswari, menegaskan bahwa KLH/BPLH akan segera menyiapkan peraturan turunan agar dua PP tersebut dapat segera diimplementasikan secara teknis di lapangan.

Pemerintah juga merencanakan pembentukan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Jambi, Pontianak, dan Sorong, yang akan memperkuat pengelolaan mangrove dan perairan darat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi multipihak, pemerintah berharap kebijakan ini dapat membangun sistem perlindungan lingkungan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

“Kami ingin mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan tangguh terhadap krisis iklim. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi arah pembangunan yang berpihak pada alam dan masyarakat,” ujar Sigit.

Kehadiran dua PP ini juga menandai pergeseran paradigma bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari petani, pelajar, nelayan, perangkat desa, hingga pelaku usaha, semua pihak didorong untuk terlibat aktif menjaga bumi.

sumber : kemenlh.go.id

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bandara Hang Nadim, Pintu Udara Batam Menuju Dunia

OI P

09 Jul 2025

Batam, Vokalpublika.com – Tahun 1979 menjadi babak penting dalam sejarah Batam. Di sebuah landasan sederhana di Batubesar, pesawat Merpati Nusantara Airlines mendarat dengan mulus. Di dalamnya, salah satu penumpang, Drs. Hari Soekoraharjo, pegawai Otorita Batam, menjejakkan kaki bersama rombongan di tanah yang kelak menjadi gerbang udara utama Indonesia bagian barat. Foto mereka di depan pesawat …

Romy Soekarno Usul Pemilu Digital: Hemat Anggaran, Cegah Kecurangan

OI P

08 Jul 2025

Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merancang transformasi sistem pemilu menuju era digital, termasuk penerapan electronic voting (e-voting). Usulan ini disampaikan Romy dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7). Ia menekankan pentingnya Demokrasi 5.0, sebuah …

KKP Bongkar Tambang Ilegal di 153 Pulau Kecil

OI P

08 Jul 2025

Jakarta, Vokalpublika.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sebanyak 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di 153 pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan tambang tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP. “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Rata-rata …

Batam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan

OI P

07 Jul 2025

Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …

Batam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita

OI P

07 Jul 2025

Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …

Wakil Bupati Meranti Lantik 28 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

OI P

07 Jul 2025

Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …

x banner
x banner