- BeritaBandara Hang Nadim, Pintu Udara Batam Menuju Dunia
- BeritaLindungi Pesisir, Pemerintah Luncurkan Aturan dan Program Khusus Mangrove
- BeritaRomy Soekarno Usul Pemilu Digital: Hemat Anggaran, Cegah Kecurangan
- BeritaKKP Bongkar Tambang Ilegal di 153 Pulau Kecil
- BeritaBatam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan
- BeritaBatam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita

Lindungi Pesisir, Pemerintah Luncurkan Aturan dan Program Khusus Mangrove
Jakarta, Vokalpublika.com – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove melalui terbitnya dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur mekanisme pelindungan dan pengelolaan mangrove secara komprehensif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan memperkuat ketahanan lingkungan pesisir Indonesia.
Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM). Aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menetapkan fungsi lindung maupun budidaya pada kawasan mangrove, serta mendorong restorasi di lokasi yang telah mengalami kerusakan.
Hingga kini, tercatat lebih dari satu juta hektar mangrove masih berstatus hutan produksi dan belum memperoleh perlindungan optimal.
Guru Besar Universitas Diponegoro sekaligus Ketua SDGs Center UNDIP, Prof. Denny Nugroho Sugianto, menilai PPEM menjadi tonggak penting dalam tata kelola lingkungan berbasis sains dan ekosistem.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim melalui cadangan karbon mangrove. Namun, banyak kawasan yang bernilai ekologis tinggi belum terlindungi secara hukum. Kajian ulang diperlukan agar kawasan tersebut dapat dialihkan menjadi kawasan lindung,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (8/7/2025).
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sigit Setiawan, menyatakan bahwa pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan dua PP tersebut.
“Perlindungan lingkungan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kini, masyarakat bisa terlibat langsung, mulai dari menyuarakan hak atas udara bersih, ikut dalam Musrenbang lingkungan, hingga memberikan kontribusi melalui data dan inovasi lokal,” ujarnya.
Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, pemerintah juga meluncurkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Program ini mengintegrasikan konservasi dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, melalui kegiatan seperti silvofishery, ekowisata, pembibitan mangrove, hingga pengembangan kelembagaan dan infrastruktur desa.
“Insentif, pendanaan, serta dukungan pemberdayaan diatur dalam PP 27. Tujuannya agar restorasi mangrove tidak menjadi beban masyarakat, melainkan membuka jalan bagi ekonomi hijau dan biru,” kata Sigit.
![]()
Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat, Puji Iswari, menegaskan bahwa KLH/BPLH akan segera menyiapkan peraturan turunan agar dua PP tersebut dapat segera diimplementasikan secara teknis di lapangan.
Pemerintah juga merencanakan pembentukan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Jambi, Pontianak, dan Sorong, yang akan memperkuat pengelolaan mangrove dan perairan darat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi multipihak, pemerintah berharap kebijakan ini dapat membangun sistem perlindungan lingkungan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.
“Kami ingin mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan tangguh terhadap krisis iklim. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi arah pembangunan yang berpihak pada alam dan masyarakat,” ujar Sigit.
Kehadiran dua PP ini juga menandai pergeseran paradigma bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari petani, pelajar, nelayan, perangkat desa, hingga pelaku usaha, semua pihak didorong untuk terlibat aktif menjaga bumi.
sumber : kemenlh.go.id
OI P
09 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Tahun 1979 menjadi babak penting dalam sejarah Batam. Di sebuah landasan sederhana di Batubesar, pesawat Merpati Nusantara Airlines mendarat dengan mulus. Di dalamnya, salah satu penumpang, Drs. Hari Soekoraharjo, pegawai Otorita Batam, menjejakkan kaki bersama rombongan di tanah yang kelak menjadi gerbang udara utama Indonesia bagian barat. Foto mereka di depan pesawat …
OI P
08 Jul 2025
Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merancang transformasi sistem pemilu menuju era digital, termasuk penerapan electronic voting (e-voting). Usulan ini disampaikan Romy dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7). Ia menekankan pentingnya Demokrasi 5.0, sebuah …
OI P
08 Jul 2025
Jakarta, Vokalpublika.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sebanyak 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di 153 pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan tambang tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP. “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Rata-rata …
OI P
07 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …
OI P
07 Jul 2025
Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …
OI P
07 Jul 2025
Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …
22 May 2025 1.507 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 1.162 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
25 Jun 2025 990 views
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
01 Jun 2025 777 views
Karimun, VokalPublika.com — Di tengah bisingnya dunia politik yang kerap dipenuhi gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada satu sosok yang memilih berjalan berbeda. Ia tak banyak bicara di media, tapi langkahnya senantiasa terasa di tengah masyarakat. Dialah Hj. Rohani, politisi perempuan yang kini melangkah lebih jauh dari DPRD Kabupaten Karimun ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. …
10 Jun 2025 756 views
Karimun, vokalpublika.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Karimun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD yang dinilai lebih sibuk tampil di media daripada menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan terbuka yang diterima redaksi pada Senin (10/6). Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menjadi salah …
25 May 2025 721 views
Karimun, 25 Mei 2025 — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Raden Richky Dwi Muhardi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Karimun periode 2022–2025, dinamika politik kepemudaan mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuat sebagai bakal calon ketua periode selanjutnya adalah Hairun Amirin, S.AP, seorang aktivis muda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan di Karimun. …
18 May 2025 680 views
Jakarta, Vokal Publika — DPP PROJO akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online. Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko, menyebut narasi yang berkembang saat ini sarat dengan framing jahat dan fitnah murahan yang mencoba mendiskreditkan sosok Ketua Umum mereka. “Stop narasi sesat dan framing jahat terhadap …

Comments are not available at the moment.