Home » Berita » Kritik Kebijakan WFH Jumat, Heru Kundhimiarso: Pelayanan Publik Taruhannya

Kritik Kebijakan WFH Jumat, Heru Kundhimiarso: Pelayanan Publik Taruhannya

Alwi Assagaf 09 Apr 2026 44

Pemalang, Vokalpublika.com – Rencana Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu kritik tajam dari DPRD Kabupaten Pemalang. Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi energi ini dinilai berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik dan disiplin pegawai di daerah.

​Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menegaskan bahwa tanpa kebijakan WFH pun, pengawasan terhadap disiplin ASN masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, bekerja dari rumah justru akan memperlonggar kontrol terhadap kinerja aparatur.

Baca juga:  Bhabinkamtibmas Sukomoro Dukung Ketahanan Pangan, Kawal Pemanfaatan Lahan Pekarangan

​”Tanpa WFH saja masih banyak ASN yang meninggalkan tanggung jawab. Jika kerja dari rumah diberlakukan, pengawasan semakin sulit dan masyarakat sebagai pembayar pajak yang akan dirugikan karena pelayanan terhambat,” ujar Kundhi dalam Rapat Pansus I LKPJ Bupati TA 2025, Kamis (9/4/2026).

​Politisi PKB ini juga menyangsikan alasan efisiensi anggaran di balik kebijakan tersebut. Ia menyarankan pemerintah melakukan penghematan pada pos biaya operasional kantor yang tidak mendesak ketimbang mengubah pola kerja menjadi daring. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengkaji ulang kesiapan sistem pengawasan sebelum mengadopsi regulasi ini.

Baca juga:  Tambang Emas Tampa Izin(PETI)Di simpang salak Desa Jake,yang tidak tersentuh Hukum,

​Latar belakang kebijakan
sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana WFH satu hari dalam seminggu (setiap Jumat) bagi ASN pusat dan daerah. Langkah ini merupakan bagian dari paket efisiensi energi nasional yang mencakup:
​Pembatasan Kendaraan Dinas, pengurangan penggunaan hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.

​Pengurangan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri sebesar 70%. Mendorong ASN beralih dari kendaraan pribadi untuk menekan konsumsi energi di tengah dinamika global.
​Aturan teknis kebijakan ini rencananya akan diterbitkan melalui Surat Edaran (SE) dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.***

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Sinergi TNI-Polri Amankan Peresmian Pabrik Kendaraan Listrik oleh Presiden di Magelang

Alwi Assagaf

09 Apr 2026

MAGELANG, Vokalpublika.com – Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., memimpin langsung operasi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Magelang, Kamis (2/4/2026). ​Operasi ini melibatkan penggelaran personel Kodam IV/Diponegoro di berbagai sektor strategis untuk menjamin seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif. Pangdam menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, di …

Rapat Pleno MPW Pemuda Pancasila Kalbar Bahas Evaluasi Kepengurusan

Redaksi

09 Apr 2026

Pontianak, vokalpublika.com– Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pleno yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bihalal keluarga besar organisasi. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 12 Hotel Harris Pontianak, Rabu malam (8/4). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Kalbar, Abriansyah, S.H., M.H., yang sekaligus membuka dan menutup jalannya sidang pleno. …

HAK JAWAB / KLARIFIKASI RESMIAtas Pemberitaan Media Nadi Berita dan Faktual Update Berita

Redaksi

09 Apr 2026

Sehubungan dengan pemberitaan yang dimuat oleh media Nadi Berita dan Faktual Update Berita pada tanggal 2 April 2026 dengan judul “Dugaan Penyimpangan Proyek Pagar Rp2,4 Miliar Menguat: Aparat Jangan Menunggu Skandal Membesar”, bersama ini kami menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi sebagai berikut: Baca juga:  Divonis 2 Tahun, Kasus Rokok Ilegal Kalbako Sisakan Tiga DPO …

Aksi Brutal Pencurian Kabel PT Telkom di Kalianyar Surabaya Rusak Jalan dan Ancam Keselamatan Warga

Redaksi

09 Apr 2026

Surabaya, vokalpublika.com– Aksi pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia di kawasan Jalan Kalianyar, Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, memantik kemarahan publik. Tak sekadar pencurian biasa, pelaku bertindak brutal dengan menggali badan jalan dan meninggalkan kerusakan serius yang membahayakan masyarakat. Dari informasi yang dihimpun, pelaku menggali jalan hingga menimbulkan sedikitnya 13 hingga 14 titik lubang. Kondisi tersebut …

DPD GRANAT KEPRI Dukung BNN Larang Vape. Perkuat Pada RUU Narkotika

Redaksi

08 Apr 2026

Batam, vokalpublika.com- Dewan Pengurus Daerah (DPD) GRANAT Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI yang menginginkan agar peredaran vape atau rokok elektrik di Indonesia dilarang total. Ketua DPD GRANAT Kepri, Bapak Syamsul Paloh, menilai hal itu perlu dilakukan karena dalam praktiknya vape sudah sering disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika dalam …

Imigrasi Bekasi Luncurkan Program Desa Binaan 2026, Perkuat Pengawasan dan Edukasi Keimigrasian di Tujuh Wilayah

Redaksi

08 Apr 2026

Bekasi, vokalpublika.com – Kantor Imigrasi Bekasi merealisasikan program”Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imgrasi Pembina Desa (Pimpasa)”Setelah penetapan tujuh Kota dan Kabupaten Bekasi sebagai binaan Imigrasi tahun 2026. Program ini merupakan implementasi Keputusan Menteri dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor M.IP-12 GR.03.05 tahun 2025, serta surat Direktorat Jendral Imigrasi nomor: IMI.4-GR.04.02.817 tanggal 29 Juli 2025 terkait …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x