Mafia Bansos Pemalang Rundag! BNI Serahkan Data ke Tipikor dan Inspektorat Setelah diancam Aksi Demonstrasi oleh Aliansi Kesetiakawanan Sosial

Pemalang, Durasi.co.id -Kamis (8/1/2026). Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyerahkan enam dari delapan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Pemalang bersama Inspektorat, terkait dugaan penyimpangan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pesantren dan Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Penyerahan data ini dilakukan setelah Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi Kesetiakawanan Sosial di semua kantor Cabang Pembantu BNI yang ada di Kab. Pemalang mulai ramai diberitakan.

Rama Dhenta, Tim Hukum BNI Wilayah Jawa Tengah, menyatakan bahwa dari total delapan data yang diminta penyidik, enam data telah diserahkan, sementara dua data lainnya masih dalam tahap sinkronisasi.

“Dari delapan data yang dibutuhkan oleh penyidik Tipikor dan Inspektorat, enam data sudah kami serahkan. Dua data lainnya masih dalam tahap sinkronisasi dan akan kami lengkapi sesuai mekanisme perbankan,” ujar Rama Dhenta.

Hamu Fauzi, juru bicara Aliansi Kesetiakawanan Sosial, menyoroti penyerahan data oleh BNI. Ia menyatakan bahwa pihak bank baru menyerahkan data setelah berita mengenai aksi mulai ramai.

“Penyerahan data oleh BNI baru dilakukan setelah isu aksi kami ramai diberitakan. Ini menegaskan bahwa pengawasan publik tetap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Kami akan terus mengawal penyidikan agar bantuan PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran,” ujar Hamu Fauzi.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Pemalang, Asshadi Abdi Zahedi, membenarkan sebagian besar data telah diterima pihak penyidik. Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

“Benar, dari delapan data yang dibutuhkan oleh Tipikor dan Inspektorat, enam sudah diterima. Dua data lainnya masih dalam proses sinkronisasi. Kasus ini sudah berjalan sejak 2023 sehingga membutuhkan pendalaman yang menyeluruh,” ujar Asshadi Abdi Zahedi.

Ia menambahkan, meski melibatkan penelusuran data lintas tahun, penyidik berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan kasus PKH dan BPNT ini secepat mungkin, secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

Penyidik terus menelusuri alur penyaluran bantuan, mencocokkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta memeriksa pihak terkait untuk memastikan tidak ada unsur tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Pesantren dan Mojo.

Kasus ini mencuat setelah laporan masyarakat mengenai bantuan yang diduga tidak diterima utuh oleh KPM, adanya indikasi pemotongan, serta ketidaksesuaian data penerima di lapangan. Penyidik menegaskan seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan, demi memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan. (HF/Alwi Assagaf)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)