Benchmarking: Sumatera Utara Kaya Raya, Infrastruktur Tertinggal—Ketika Kerja Nyata Daerah Berhadapan dengan Lambannya Negara

Oleh: Clara Siahaan
(Dikutip dan dikembangkan dari pemikiran Ir. Vickner Sinaga, MM)

Kunjungan dua hari Dahlan Iskan ke Kabupaten Dairi bukan sekadar silaturahmi. Ia menjadi cermin pembanding—benchmark—antara daerah yang bekerja dengan segala keterbatasan dan negara yang kerap lamban menunaikan keadilan pembangunan.

Terima kasih dan apresiasi tulus kami sampaikan kepada Pak Dahlan Iskan, sosok rendah hati dengan daya pengaruh pemikiran yang selalu besar. Salut pula kepada Ibu Nafsiah, pendamping setia beliau, puteri Borneo yang baru beberapa hari pascaoperasi lutut, beserta “kursi roda berjasa” yang setia menemani perjalanan menelusuri Taman Wisata Iman—ikon pariwisata spiritual yang lahir dari visi besar dan keberanian politik Bupati Dairi MP Tumanggor.

Taman Wisata Iman bukanlah proyek biasa. Ia dibangun bukan sekadar untuk dikunjungi, melainkan untuk meninggalkan jejak peradaban. Di masanya, MP Tumanggor membuktikan bahwa daerah mampu melahirkan karya berskala nasional, bahkan internasional, ketika kepemimpinan berani mengambil keputusan besar dan berpikir jauh melampaui batas periode jabatan.

Jejak kerja itu tidak terputus. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Eddy Keleng Ate Berutu, yang mengarahkan pembangunan pada penguatan ekonomi rakyat. Bersama Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, pembinaan penenun Silalahi dilakukan secara konsisten dan terstruktur—dari peningkatan kapasitas SDM, kualitas produk, hingga akses pasar. Hasilnya nyata: tenun Dairi bertransformasi dari produk lokal menjadi identitas budaya bernilai ekonomi.

Ibu Nafsiah—akrab saya sapa Bu Dis—tidak sekadar memuji. Ia memborong berbagai produk tenun asli Dairi. Sebuah tindakan sederhana, namun sarat makna: pengakuan atas kualitas hasil kerja pembinaan daerah yang berkelanjutan.

Dairi juga hidup dalam denyut sosial dan spiritual: senam bersama masyarakat, perayaan Natal lintas denominasi di pelataran Gereja Katolik Sidikalang, kuliner khas Pondok Santai Kalang Simbara, hingga pesta durian rakyat. Semua ini menegaskan satu hal penting: daerah bekerja, masyarakat bergerak, dan pemimpin hadir di tengah rakyat.

Kami juga menyaksikan karya seni monumental: masterpiece Anggi Sudung Situmorang dengan rancangan arsitek Daulat Situmorang.
Yang telah memoles sosok sang
pahlawan nasional yang memiliki monumen yakni Letjen TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang. TB Simatupang merupakan pahlawan yang lahir di Sidikalang 28 Januari 1920.Bahkan Patung Yesus di Sibeabea, Kabupaten Samosir—menurut Dahlan Iskan—lebih megah dibandingkan patung serupa di Rio de Janeiro, Brasil. Ini menunjukkan bahwa kualitas karya daerah tidak kalah dengan karya dunia.

Namun dua malam diskusi di pendopo membawa kami pada satu simpul kegelisahan besar: infrastruktur Sumatera Utara.

Kami sama-sama menggelengkan kepala saat membahas Jalan Nasional Medan–Sidikalang. Dua titik longsor di Lae Pondom dan satu di Lae Pandaro belum juga tertangani hingga pergantian tahun. Padahal, pemerintah daerah telah bekerja maksimal: membuka akses wilayah, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saya berulang kali mendatangi kantor BBPJN di Titi Kuning, Medan. Laporan yang saya sampaikan selalu sama: kecelakaan berulang, kemacetan panjang, dan kerugian ekonomi masyarakat. Janji pun berulang—akan memacu kinerja kontraktor.

Ketika saya bertanya, “Dairi dapat apa tahun 2026?”
Jawabannya mencengangkan: pelebaran jalan hanya 400 meter di ruas Lae Pondom–Tanjung Beringin, dari kebutuhan sekitar 18 kilometer. Di saat daerah bekerja dengan segala keterbatasan, kehadiran negara terasa begitu tipis. Saya pulang hanya membawa satu izin kecil: pengerjaan beram di ruas Letter S–Jembatan Lae Renun.

Usulan penanaman pohon sepanjang tujuh kilometer menuju Sumbul? Masih dikaji.

Diskusi berlanjut ke Medan–Berastagi. Kami sepakat: jalan alternatif adalah keharusan sejarah. Jalan peninggalan kolonial itu tak lagi sanggup menanggung beban zaman. Proposal Tol Medan–Berastagi telah lama ada, bahkan Gubernur Sumatera Utara telah bersurat ke Bappenas pertengahan 2025.

Saya menghubungi Prof. Johanes Tarigan, dosen USU yang terlibat dalam desain dan rekayasa proyek tersebut. Kesimpulan kami bertiga sederhana, pahit, namun jujur: masyarakat Sumatera Utara terlalu penyabar—bahasa halus dari ketidakadilan struktural.

Mari kita benchmark. Di Pulau Jawa, jalan tol telah mencapai ribuan kilometer. Sementara Tol Medan–Berastagi hanya sekitar 60 kilometer. Waktu tempuh ideal setengah jam—jika terwujud. Faktanya kini dua hingga tiga jam, itu pun jika tidak ada longsor atau truk besar patah as melintang di jalan.

Ironisnya, Sumatera Utara adalah lumbung energi nasional. Dari PLTA kawasan Danau Toba saja, potensi produksi mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun dari kapasitas ±1.100 MW: PLTA Renun dan PLTA Asahan 1–5, semuanya beroperasi 24 jam. Bandingkan dengan PLTA Saguling di Jawa Barat yang hanya optimal beberapa jam per hari.

Daerah meninggalkan jejak karya.
Pemimpin lokal bekerja nyata.
Rakyat bertahan dengan kesabaran luar biasa.
Namun infrastruktur—urat nadi pembangunan—masih tertinggal.
Sumatera Utara kaya. Pemimpinnya telah membuktikan kerja nyata lintas periode.
Kini persoalannya bukan lagi mampu atau tidak, melainkan adil atau tidak.
Kesabaran tanpa keberpihakan hanya akan melanggengkan ketertinggalan.